Kemendagri janji selesaikan pencairan anggaran sebelum Pilkada
Kemendagri juga meminta pemerintah daerah ikut bantu distribusi logistik.
Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa wilayah mengalami kendala belum cairnya anggaran dari pemerintah. Sebut saja di lima di wilayah yakni Pematang Siantar, Oku Timur, Natuna, Tanjung Jabu Barat, dan Kuantan Singingi. Batas maksimal pencairan anggaran 5 Desember 2015.
Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Tumenggung menuturkan, pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyediaan dan pencairan anggaran. Karena itu dia berjanji mendorong penyelesaian pencairan anggaran untuk kebutuhan pilkada.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
"Mendagri juga koordinasi dengan Bawaslu dan KPU terkait anggaran, kita selesaikan sebelum Hari H tentunya, Dirjen keuangan daerah juga konsen ke anggaran," ujar Yuswandi pada acara pembekalan kepada seluruh anggota Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 yg diikuti oleh 269 daerah di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).
Tidak hanya pencairan anggaran, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar. Mulai dari membantu proses distribusi logistik hingga pengawasan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS).
Dia menjelaskan, distribusi logistik memang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Namun pemda perlu memberi dukungan terutama daerah yang terpencil dan sulit dijangkau.
"Pemda ini kan dalam perundangan ada kaitannya dengan surat suara, terkait dengan penyediaan anggaran juga, terus sukses dalam distribusi logistik. Pemda juga punya kewajiban menjaga netralitas ASN, kita juga pantau kaitannya ketertiban di daerah," katanya.
Baca juga:
KPU dan Bawaslu tidak konsisten
Surabaya menuju era global, Risma-Whisnu akan fokus pada IPM
Jelang Pilkada 2015, Surabaya jadi kota paling ramai di Twitter
Jangan gunakan anggaran kesejahteraan rakyat untuk Pilkada
308 Tim pemantau Kemendagri akan diterjunkan di pilkada serentak