Ketua Panja Harap RUU TPKS Bisa Selesai Dibahas Dalam Satu Kali Masa Sidang
Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menginginkan RUU TPKS segera disahkan. Saat ini RUU TPKS menunggu pengesahan di rapat paripurna untuk menjadi inisiatif DPR.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya berharap pembahasan RUU TPKS hanya memakan waktu satu masa sidang. Sehingga RUU TPKS bisa dengan cepat disahkan menjadi undang-undang.
"Kita berharap satu kali masa sidang selesai lah," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/1).
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan kasus pelecehan seksual di Sulbar diselesaikan? Karena kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat lembaga daerah, maka saya minta semua pihak, terutama kepolisian, agar berkoordinasi dalam penyelesaian kasus ini. Kita pastikan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi," tuntasnya.
-
Mengapa DPR mendorong pembuatan aturan khusus untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan ASN? Hal ini berkaca dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pejabat di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap salah seorang pegawai di tempat tersebut.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Bagaimana cara Fakultas Filsafat UGM menangani kasus pelecehan seksual? Pada prinsipnya Fakultas Filsafat UGM konsisten untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Laporan tentang adanya korban dan lain sebagainya belum ada," urai Iva.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menginginkan RUU TPKS segera disahkan. Saat ini RUU TPKS menunggu pengesahan di rapat paripurna untuk menjadi inisiatif DPR. Setelah itu, DPR mengirim ke pemerintah dan menunggu surat presiden untuk bersama-sama membahasnya.
Willy memandang, melihat komitmen pemerintah RUU TPKS bisa selesai dalam waktu yang singkat. Pemerintah juga sebelumnya telah melakukan koordinasi melalui gugus tugas RUU TPKS.
"Bisa selesai cepat dengan kondisi seperti ini dan koordinasi yang sudah dilakukan cukup panjang dengan tim gugus tugas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itu dilakukan agar bisa memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.
"Saya berharap RUU Tindak Pidana Seksual segera disahkan. Sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air," katanya dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/1).
Baca juga:
Jokowi Minta Pengesahan RUU TPKS Dipercepat, Menteri PPPA Siap Koordinasi dengan DPR
KSP: Kesampingkan Ego Politik dan Sektoral terkait Pengesahan RUU TPKS
Jokowi Beri Atensi, PPP Setuju Mempercepat Pengesahan RUU TPKS
Perjalanan RUU TPKS yang Mandek di DPR
Ketua DPR Jamin RUU TPKS Bakal Ditindaklanjuti Setelah Reses Berakhir Pekan Depan