Ketum Hanura Soal Kursi Pimpinan MPR: 100 Juga Boleh Asal Semua Setuju
"Harus kita lihat berapa jumlah yang sudah diakomodir UU, jadi jangan keputusan dulu baru bentuk UU. Jadi kalau UU sudah disetujui, baru diakomodir pelaksana yaitu MPR," ucapnya.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tak masalah dengan usulan tersebut.
"Ya mau jadi 100 juga boleh asal semua setuju," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Siapa yang memberikan komentar mengenai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
Meski begitu, OSO mengingatkan, supaya hal tersebut tidak menabrak undang-undang dengan melihat jumlah pimpinan MPR yang diakomodir UU.
"Harus kita lihat berapa jumlah yang sudah diakomodir UU, jadi jangan keputusan dulu baru bentuk UU. Jadi kalau UU sudah disetujui, baru diakomodir pelaksana yaitu MPR," ucapnya.
Menurut OSO, wajar bila 10 pimpinan MPR dinilai bagi-bagi jatah. Dia menyerahkan pandangan tersebut ke rakyat.
"Kalau menampung itu kan artinya sudah bagi-bagi, kalau bagi-bagi jatah ya saya gak tahu gimana ya, tanyakan ke rakyat deh. Jadi ya begitulah," tandas ketua DPD RI sekaligus wakil ketua MPR itu.
Baca juga:
PDIP Tak Minat Ketua MPR, Cuma Mau Amandemen Terbatas UUD 1945
PDIP Tak Ingin Pimpinan MPR Dipilih Lewat Sistem Voting
PAN Usul Bikin 10 Pimpinan MPR, PDIP Ingatkan Soal Libido Politik
Wasekjen PAN Usul Pimpinan MPR Ditambah jadi 10 Orang
Sekjen PPP Sebut Kadernya Berpeluang jadi Ketua MPR jika Gunakan Sistem Paket
Sekjen PPP: Jika Disepakati Final Posisi Ketua MPR untuk Golkar, Kami Tak Masalah
PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah