Khawatir Polarisasi, Mendagri Minta KPU Pertimbangkan Kampanye Pemilu 2024 7 Bulan
Dalam penjelasan Ketua KPU Ilham Saputra, KPU mengusulkan masa kampanye ditambah durasinya menjadi tujuh bulan. Hal ini untuk menghindari tidak tepatnya penyaluran logistik di KPPS.
Pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan kembali menetapkan masa kampanye tujuh bulan pada Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, belajar dari Pemilu 2019, ketika ia masih menjabat Kapolri masyarakat terpolarisasi cukup lama.
"Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019 pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," ujar Tito dalam rapat membahas Pemilu 2024 dengan Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang berkomitmen membantu KPU Kaltim untuk menunjang kelancaran Pemilu 2024? Pemerintah Provinsi Kaltim juga turut berkomitmen menyukseskan gelaran Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemprov siap membantu memfasilitasi kebutuhan KPU kabupaten/kota demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024.
Tito menilai, masa kampanye sebaiknya lebih pendek supaya masyarakat tidak terpolarisasi. Sebab bila masyarakat terbelah berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
"Tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami," kata Tito.
Untuk itu, Tito mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek dari enam bulan ke empat bulan.
"Oleh karena itu, masa kampanye ini tetap diperpendek. Tadi saat konsinyering dari 6 bulan ke 4 bulan," ujar Tito.
Dalam penjelasan Ketua KPU Ilham Saputra, KPU mengusulkan masa kampanye ditambah durasinya menjadi tujuh bulan. Hal ini untuk menghindari tidak tepatnya penyaluran logistik di KPPS.
Tito mengatakan, sebaiknya untuk masalah logistik ini perlu dibuat regulasi khusus supaya prosesnya lebih cepat.
"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata dia.
Baca juga:
Mendagri Tito Nilai Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp86 Triliun Terlalu Besar
Mendagri Usul Pemungutan Suara Pemilu 2024 Dilakukan pada Bulan April atau Mei
Tak Setuju Usul KPU, Mendagri Minta Pelaksanaan Pemilu 2024 pada April atau Mei
PDIP Tak akan Blok Kandidat Capres Populer: Semua Parpol Mau Menang
KPU Usul Petugas Pemilu 2024 Diberi Jaminan Kesehatan dan Honor Layak