Komisi II: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sepenuhnya Kewenangan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, sepenuhnya pengangkatan penjabat gubernur dan bupati/walikota berada di tangan pemerintah. Sehingga tergantung pemerintah apakah mau membentuk tim penilai akhir atau tidak.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengusulkan dibentuk tim penilai akhir (TPA) dalam merekrut penjabat kepala daerah. Komisi II menyerahkan hal ini kepada pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, sepenuhnya pengangkatan penjabat gubernur dan bupati/walikota berada di tangan pemerintah. Sehingga tergantung pemerintah apakah mau membentuk tim penilai akhir atau tidak.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
"Kalau itu kan sepenuhnya kewenangan pemerintah ya sesuai dengan UU, pengangkatan penjabat kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, dan walikota itu sepenuhnya kewenangan pemerintah," ujar Saan kepada wartawan, Kamis (13/1).
Saan mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan dan mekanisme sendiri untuk menentukan siapa yang layak menjabat sebagai penjabat kepala daerah. Ia menilai, pemerintah yang lebih pas untuk menunjuk penjabat kepala daerah.
"Dan tentu pemerintah punya banyak pertimbangan dan mekanisme untuk menentukan siapa yang layak di antara para pejabat eselon 1 yang pas untuk menjadi penjabat di daerah mana, itu ya menurut saya yang pas ya pemerintah," jelasnya.
Dia percaya pemerintah akan mendengar masukan masyarakat. Apakah usulan itu untuk membentuk tim penilai akhir atau panitia seleksi, atau menggelar uji kepatutan dan kelayakan.
"Ya menurut saya itu kita serahkan aja ke pemerintah, apakah dia mau membikin pansel, ada uji kepatutan dan kelayakan, kita percayakan saja kepada pemerintah. Dan tentu pemerintah akan mendengar masukan dari masyarakat," tegasnya.
Partai Gerindra mengusulkan dibentuk Tim Penilai Akhir (TPA) dalam proses rekruitmen penjabat kepala daerah. Supaya penjabat gubernur atau bupati/walikota yang ditunjuk memiliki legitimasi. Anggota TPA ini juga diusulkan berasal dari unsur masyarakat.
"Saya berpandangan kalau saya sebagai partai Gerindra mestinya ada setidaknya mengakomodir bagaimana mereka lebih legitimate. Misalnya semacam TPA (tim penilai akhir) melibatkan unsur masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
Baca juga:
Komisi II Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah
Demokrat Nilai Tim Penilai Akhir Penting dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Daerah
PDIP Dukung Ide Pelibatan Masyarakat dalam Penujukkan Penjabat Kepala Daerah
Giliran PAN Usul Fit and Proper Test Penjabat Kepala Daerah
Wagub Riza Harap Penjabat Gubernur DKI Netral dari Kepentingan Politik