Komisi II Sebut Penyusunan Draf RUU Pemilu Alot di Isu Krusial, Belum Ada Keputusan
Saan menuturkan, saat pembahasan di Panja internal Komisi II, muncul pendapat berbeda-beda mengenai isu krusial RUU Pemilu. Tidak ada keputusan bulat karena banyak beda pendapat antar fraksi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa, menjelaskan alasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu masih mengakomodasi beberapa alternatif pada isu krusial. Saan mengatakan, dalam proses pembahasan dalam Panja di Komisi II, muncul pendapat berbeda.
Beberapa isu yang substansinya masih menyediakan alternatif adalah, mengenai keserentakan Pemilu, sistem Pemilu, besaran kursi dapil, presidensial dan parliamentary threshold, dan konversi hasil suara Pemilu menjadi kursi.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
Saan menjelaskan, hal itu terjadi karena biasanya RUU Pemilu merupakan inisiatif pemerintah. Draf yang diserahkan ke DPR berupa draf utuh.
"Dari dulu RUU pemilu ini inisiatif pemerintah sehingga apa saja yang diusulkan pemerintah ke DPR itu udah dalam satu draf yang utuh, sesuai tadi yang disampaikan," ujar Saan dalam rapat Badan Legislasi DPR RI, Kamis (19/11).
Saan menuturkan, saat pembahasan di Panja internal Komisi II, muncul pendapat berbeda-beda mengenai isu krusial RUU Pemilu. Tidak ada keputusan bulat karena banyak beda pendapat antar fraksi.
"Bahwa sikap Fraksi ini pengen terkait substansi tadi disampaikan ini terus sikap fraksi masing-masing beda," kata
Akhirnya, diputuskan dalam draf mengakomodasi berbagai alternatif. Saan mengatakan, tidak bisa mengambil satu kesimpulan pada isu yang menjadi perdebatan karena kurang bijak.
"Itu diputuskan jadi satu sikap itu juga apa kami memahami di Komisi II mungkin kurang bijak jika diambil satu sikap," jelas Saan.
Sehingga, Anggota Baleg DPR RI ini menyarankan Baleg bisa mengambil keputusan mengenai alternatif itu.
"Nah mungkin tidak di Baleg ini, dari setiap pasal itu diambil salah satu varian mempertimbangkan semua masukan dari seluruh Anggota Baleg," ujar Saan.
Baca juga:
Baleg DPR Sebut Draf RUU Pemilu Belum Utuh, Tak Penuhi Kaidah Pembentukan UU
PKS Usul Dapil Nasional Khusus untuk Pimpinan Partai Politik
Revisi UU Pemilu, Gerindra Usul Anggota DPR Tak Perlu Mundur Jika Maju Pilkada
DPR Nilai RUU Pemilu akan Membenahi Keserentakan Pilkada
Lima Isu Krusial dalam RUU Pemilu yang Diusulkan DPR
Komisi II DPR Usulkan RUU Pemilu untuk Mencabut UU dan Perppu Pilkada