Komisi IX Nilai Perlu Ada Modifikasi Konsep Jika PPKM Level 4 Diperpanjang
Misalnya, ada kelonggaran bagi wilayah yang sudah tanda petik itu cukup berhasil dari sisi PPKM level 4.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali masih diperlukan. Melihat indikator angka dan data sampai hari ini.
"Kalau dari angka-angka nampaknya perlu masih dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (2/8).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
Rahmad mengatakan, kasus harian Covid-19 sampai hari ini masih tinggi. Tingkat kematian juga tinggi. Begitu juga varian delta tercatat telah menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak ada alasan PPKM Level 4 dihentikan.
Akan tetapi, Rahmad mengusulkan ada modifikasi jika PPKM diperpanjang. Yaitu ada kelonggaran bagi wilayah yang cukup berhasil.
"Tetapi yang perlu jadi catatan kalau diperpanjang tentu harus ada modifikasi-modifikasi. Ada kelonggaran bagi wilayah yang sudah tanda petik itu cukup berhasil dari sisi PPKM level 4," ujarnya.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, penyesuaian itu bisa dengan kegiatan tertentu bukan hanya warung kecil seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun tetap dengan syarat diwajibkan swab test atau sudah divaksin.
"Itu menjadi salah satu catatan kalo itu diberlakukan kalo ada wilayah yang diperlonggar," kata Rahmad.
Rahmad mengingatkan perlu bantuan sosial berupa uang tunai atau bantuan padat karya bagi masyarakat yang terdampak. Supaya meringankan beban masyarakat jika PPKM diperpanjang.
Serta, vaksinasi perlu diperbanyak. Pemerintah perlu memastikan stok vaksin supaya target program vaksinasi tercapai.
"Karena di daerah masing-masing ada keluhan vaksinasi yang masih jomplang antara tahap 1 dan tahap 2 bedanya sangat besar sehingga hsrus dikejar secara masih baik itu melalui TNI-Polri, tokoh masyarakat organisasi keagaman sampai kepada desa dan kampung-kampung," pungkasnya.
Baca juga:
Konsumsi BBM dan Elpiji di Sumbar Menurun Selama Penerapan PPKM
Berharap Ada Kelonggaran, Pemkot Tangsel Ingin Perpanjangan PPKM Turun Level 3
Pedagang Ini Berjualan di Tengah Pandemi, Spanduknya Jadi Sorotan
Keputusan PPKM Level 3 dan 4 Diperpanjang atau Tidak di Tangan Jokowi
Satgas Sebut Baru 21.954 Desa yang Bentuk Posko PPKM Mikro
Pengusaha Harap PPKM Jakarta Turun ke Level 3 dan Mal Boleh Buka