Komisi X tak ingin UN sistem online berujung kasus UPS jilid II

Komisi X telah mengirim tiga tim untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah, seperti Bali dan Maluku.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Teuku Riefky Harsya mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini masih dalam pengawasan. Menuruti dia hal itu karena ada perbedaan dalam pelaksanaan UN kali ini di mana beberapa sekolah di Indonesia menggunakan sistem berbasis komputer.

Oleh karena itu, Riefky menyatakan, Komisi X telah mengirim tiga tim untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah, seperti Bali dan Maluku. Hal ini juga dilakukan untuk mewakili DPR mendampingi Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan.

"Dalam persiapan UN, komisi X telah mengirim tiga tim melakukan pengawasan ke daerah. Jadi termasuk juga perwakilan kita juga hadiri sidak mendampingi mendikbud di Jakarta," jelas Riefky di Gedung DPR, Selasa (14/4).

Riefky menambahkan ,DPR masih menunggu laporan dari tim lapangan untuk melihat apakah proses UN berjalan dengan baik. Sementara itu, Riefky mengaku UN sistem online harus dilakukan secara bertahap, mengingat infrastruktur, hardware, software, dan internet belun bisa dilakukan di semua daerah.

"Dibutuhkan anggaran besar, jangan sampai dalam pengadaan komputer ada masalah, jangan sampai jadi seperti UPS jilid II," imbuh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Untuk dana dari UN sistem online, Riefky menilai harus ada pendampingan dana. Sehingga fasilitas internet UN online bisa dilakukan secara bertahap di kota besar sampai daerah tertinggal.