Komnas HAM sebut 9 ribu penghuni Lapas di Jatim berpotensi kehilangan hak suara
Anam menyebut, data para penghuni Lapas dan Rutan yang berpotensi kehilangan hak suara itu, paling banyak berada di Sidoarjo. "Ada dua Rutan dan empat Lapas di Sidoarjo yang butuh perhatian lebih untuk diberikan hak suaranya saat Pilgub Jatim."
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, 9 ribu dari 19 ribu penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur berpotensi kehilangan hak suara di Pilkada serentak 2018. Sisanya, atau 10 ribu orang sudah terverifikasi masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang jumlahnya mencapai 30.385.986 orang.
Menurut salah satu Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, persoalan 9 ribu penghuni Lapas dan Rutan di Jawa Timur itu, karena tidak memiliki identitas.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan HUT Kodam Jaya diperingati? Setiap tanggal 24 Desember diperingati HUT Kodam Jaya.
-
Siapa yang menepis isu Cak Imin maju di Pilkada Jatim? Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menepis isu calon wakil presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024. "Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim)," ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
"Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan agar KPU RI membuat regulasi khusus untuk penghuni Lapas dan Rutan (yang tidak memiliki identitas tapi punya hak suara)," katanya usai Deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di kantor KPU Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Kamis (19/4).
Karena tidak ada identitas, kata Anam, para penghuni Lapas dan Rutan tak bisa terverifikasi. Seperti misalnya, data para penghuni Lapas dan Rutan ini hanya nama dan alamat tanpa NIK dan KTP, termasuk tak memiliki e-KTP.
"Juga tidak ada suket (surat keterangan). Dan ini menjadi hambatan saat pencoblosan," keluh Anam.
Anam menyebut, data para penghuni Lapas dan Rutan yang berpotensi kehilangan hak suara itu, paling banyak berada di Sidoarjo. "Ada dua Rutan dan empat Lapas di Sidoarjo yang butuh perhatian lebih untuk diberikan hak suaranya saat Pilgub Jatim."
Sementara terkait kelompok minoritas, salah satunya pengungsi Syiah di Sidoarjo maupun kelompok difabel, Komnas HAM meyakinkan, bahwa hal tersebut tidak ada masalah. Sebab, sarana dan prasarana sudah tercover.
"Misalnya di Sidoarjo. Semua template khusus disabilitas telah disediakan di TPS," tandasnya.
Baca juga:
Satu TPS dihapus, jumlah DPT Pilgub Jateng turun
Ribuan pemilih di Kota Mojokerto dicoret dari DPT Pilkada 2018
KPU Solo tetapkan daftar pemilih tetap Pilgub Jateng 401.090
WNI yang tinggal di daerah rawan konflik tetap bisa gunakan hak pilih
Lewat video conference, KPU pantau Coklit data pemilih di luar negeri
KPU gelar video conference pantau pencocokan data pemilih di luar negeri
Selain door to door, KPUD Tangsel Coklit data pemilih lewat video call