Kongres V PDIP di Bali akan Bahas Pilkada Hingga Perang Dagang
Kongres PDI Perjuangan dipercepat dari yang seharusnya 2020, menjadi 8-11 Agustus 2019 di Bali. Salah satu alasannya, menyesuaikan agenda partai agar seiring sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Kongres PDI Perjuangan dipercepat dari yang seharusnya 2020, menjadi 8-11 Agustus 2019 di Bali. Salah satu alasannya, menyesuaikan agenda partai agar seiring sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Supaya agenda partai itu sesuai juga dengan agenda pemerintah, makanya dipercepat, biar konsolidasinya tuntas sebelum pelantikan DPR, sebelum pelantikan Presiden dan penyusunan kabinet," terang Djarot Saiful Hidayat di sela Musyawarah Nasional (Munas) Ke IX Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) Malang di Universitas Brawijaya, Sabtu (6/7).
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Djarot menambahkan, program-program partai harus sudah terumuskan dengan baik sehingga arah perjuangan partai terhadap bangsa dan negara tercapai.
"Ini harus sudah matang. Itu yang menjadi landasan kenapa kongresnya dipercepat," tegasnya.
Sejumlah hal akan dibahas pada kongres tersebut. Mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan hingga perang dagang internasional.
Seperti diketahui, 271 pilkada di tingkat II (Kota/Kabupaten) dan 9 provinsi akan digelar serentak tahun 2020 mendatang. Sehingga kesolidan partai dibutuhkan lebih awal.
"Karena bagi PDI Perjuangan soliditas itu adalah modal utama pemenangan. Makanya kita harapkan itu semua sudah tuntas. Hingga 2020 sudah siap semua neh mesin partai," terangnya.
Kongres juga membahas tentang isu-isu Internasional dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Salah satunya disebutkan tentang pengaruh perang dagang Amerika dan China terhadap Internasional.
"Sekarang perang dagang Amerika sama China bikin kelabakan. Bagaimana partai politik ini ada tantangan dari luar. Termasuk ancaman dari dalam, seperti radikalisme, intoleransi dan mereka yang punya paham anti Pancasila. Ini harus diperkuat, diberikan penyadaran bahwa dasar negara kita Pancasila. Kalau tidak berdasarkan Pancasila bangsa ini bisa bubar lho," urainya.
Baca juga:
Tak Ada Voting, Kongres V PDIP Mengukuhkan Kembali Megawati Sebagai Ketum
PDIP Klaim Sedang Panen Kader Terbaik Siap Isi Kabinet Jokowi-Ma'ruf
PDIP: PAN Kalau Mau Gabung Jangan Jokowi yang Melamar
Diberi Tugas Khusus, TKD Jabar Jokowi-Ma'ruf tak Dibubarkan
PDIP Tak Ingin Paksakan Parpol untuk Merapat ke Pemerintah
PDIP Sebut Bukan Hal Negatif Jika Partai Percepat Kongres atau Musyawarah
PDIP Tak Ingin Pertemuan Jokowi-Prabowo Dipaksakan Terburu-buru