KPI khawatir acara debat kandidat Pilkada di TV buat bingung warga

KPI khawatir acara debat kandidat Pilkada di TV buat bingung warga. Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah mengaku sudah pernah menyarankan agar stasiun televisi tidak menggunakan istilah debat, jika acara itu tak resmi digelar oleh KPU. Karena hal itu, dapat membingungkan masyarakat nantinya.

Sejumlah stasiun televisi swasta telah menggelar debat pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah. Misalnya, debat tak resmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 beberapa waktu lalu. Padahal, debat resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI belum dimulai, termasuk debat di daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017.

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah mengaku sudah pernah menyarankan agar stasiun televisi tidak menggunakan istilah debat, jika acara itu tak resmi digelar oleh KPU. Karena hal itu, dapat membingungkan masyarakat nantinya.

"Antara mana yang diselenggarakan KPU dan mana yang bukan. Kekhawatiran kami, jika ada salah satu pasangan calon yang tidak hadir, akan dipersepsi publik melanggar tahapan pilkada, karena tidak hadir dan akan mendapat sanksi," ucap Nuning saat dihubungi wartawan, Kamis (22/12).

KPI sendiri telah menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak 2017.

"Rapat koordinasi terkait gugus tugas pengawasan Pilkada Serentak 2017. Tidak khusus (untuk Pilgub DKI)," katanya.

Dia menambahkan, hasil rapat secara umum hanya berisi pembagian kewenangan dan pemetaan potensi masalah pada setiap tahapan pilkada yang digelar di 101 daerah.