KPU Akui Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Terkendala Anggaran
"Pemda banyak tak mampu menambah anggaran NPHD, anggaran yang sudah diNPHD-kan. Apakah ada bantuan dari APBN, ini masih ada obstacle untuk menghadapi pilkada pada bulan Desember,"
Anggota KPU RI Ilham Saputra mengakui anggaran menjadi permasalahan untuk menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Sebab anggaran ini bertambah karena penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam tiap tahapan Pilkada.
Sementara itu, pemerintah daerah tidak bisa menambah anggaran lagi berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Serta, belum dipastikan apakah mendapat tambahan dari APBN.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Pemda banyak tak mampu menambah anggaran NPHD, anggaran yang sudah diNPHD-kan. Apakah ada bantuan dari APBN, ini masih ada obstacle untuk menghadapi pilkada pada bulan Desember," kata Ilham dalam diskusi virtual mengenai Pilkada, Jumat (29/5).
Menurut Ilham, KPU RI telah berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menghitung kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan jika Pilkada menerapkan protokol kesehatan. Kurang lebih butuh tambahan Rp500 miliar. Salah satunya untuk anggaran alat pelindung diri.
Kemungkinan akan bertambah lagi jika menghitung penambahan TPS dan petugas yang disebabkan dikurangi pemilih di tiap TPS. Belum juga dibahas uang jaminan kesehatan dan keselamatan para petugas ad hoc karena pandemi Covid-19.
Mengenai anggaran ini, KPU akan segera konsultasi dengan DPR RI pada Rabu, 3 Juni 2020. Apakah untuk penyelenggaraan Pilkada ini bisa mendapat bantuan anggaran dari APBN.
"Rabu nanti kami sudah diundang komisi II untuk bicara anggaran ini," kata Ilham.
Masalah yang dihadapi KPU adalah meneruskan tahapan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Banyak daerah yang memperpanjang PSBB. Namun, kekhawatiran itu sedikit terangkat karena Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah memberikan surat berupa izin untuk menggelar Pilkada.
"Tapi gugus tugas, sudah berikan surat pilkada dapat dilaksanakan. Syarat itu sudah dibuka," kata Ilham.
Saat ini, KPU tengah menggodok Peraturan KPU untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan. Bagaimana protokol yang dijalankan dalam tiap tahapan hingga akhir.
"KPU tengah menyiapkan peraturan KPU bagaimana mekanisme penyelenggaraan tahapan," kata Ilham.
(mdk/ray)