Kritik RUU Cipta Kerja, Ibas Kutip SBY 'Hidup Buruh Harus Layak'
Ibas kemudian mengulas dua periode pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hubungan antara pemerintah dan serikat pekerja pun mengalami suka duka. "Tidak sedikit beliau didemo, Partai Demokrat dikritik. Tapi kita tidak marah. itulah wajah dan ruang Demokrasi," kenang Ibas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan, pihaknya akan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Diharapkan, nantinya kelas pekerja lebih sejahtera dan mendapatkan keadilan.
"Pemerintah seakan tergesa-gesa menyusun Undang-Undang yang dikenal dengan RUU Ciptaker, serta hanya fokus ke masalah ekonomi dan investasi. Sehingga akhirnya timbul kontroversi regulasi, menarik investasi," tutur Ibas dalam keterangannya, Kamis (3/9).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa tugas khusus yang diberikan Prabowo kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
Ibas menyebut, peran tenaga kerja dalam pembangunan suatu negara sangat penting. Hanya saja, kondisi para pekerja di Indonesia saat ini masih dibayang-bayangi ketidakpastian.
Untuk itu, jangan sampai ada pihak yang dirugikan dari pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bangsa Indonesia hadir dan eksis berasal dari kombinasi keberhasilan di semua sektor, tidak terkecuali dari sektor pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, negara wajib memastikan pemilik modal dan buruh harus sejahtera," jelas dia.
Ibas kemudian mengulas dua periode pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hubungan antara pemerintah dan serikat pekerja pun mengalami suka duka.
"Tidak sedikit beliau didemo, Partai Demokrat dikritik. Tapi kita tidak marah. itulah wajah dan ruang Demokrasi. Demokrasi yang kita bentuk harus berarti dan berwarna," kata Ibas.
Berjalan waktu, lanjutnya, SBY terus berupaya mengembangkan kebijakan pro buruh dan industri. Di antaranya pembangunan rumah sakit khusus untuk pekerja, BPJS Kesehatan untuk pekerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Mengutip kata-kata Pak SBY, hidup buruh harus layak, era upah buruh murah sudah hilang. Pak SBY selalu menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan. Jangan lupa, Pak SBY memberikan kado terindah bagi para buruh, yaitu May Day atau Hari Buruh. May Day lahir dari perjuangan panjang dan sengit. Itulah hak buruh untuk melalukan selebrasi dan dihargai," tutup Ibas.
Ibas juga telah menyampaikan itu saat Fraksi Demokrat menerima Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9). Gekanas terdiri dari 17 federasi buruh nasional, peneliti, akademisi dan LSM.
Aliansi diterima langsung oleh Ibas, Sekretaris Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan dan sejumlah anggota DPR dari Demokrat seperti Bambang Purwanto, Hinca IP Panjaitan, dan Zulfikar Ahmad. Selain itu, hadir juga pengurus DPP Partai Demokrat, Munawar Fuad.
Fraksi Demokrat berhasil menekan forum rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR agar tidak membahas terlebih dahulu klaster ketenagakerjaan.
"Sebagaimana disampaikan Mas Ibas sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, kami tentu akan terdepan mengawal isu-isu dalam RUU Ciptaker," kata Hinca.
Koordinator Gekanas, R Abdullah menyebut, ada indikasi RUU Citapker bertentangan Pancasila dan UUD 1945. Khususnya terkait ketenagakerjaan dan kelistrikan.
"Jika RUU Ciptaker disahkan, akan terjadi gradasi dari UU sebelumnya," katanya.
Abdullah menyatakan usulan utama buruh yaitu klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker.
"Moderate call-nya mendorong adanya UU Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan. Low call-nya, silakan membuat UU baru yang menyongsong perubahan," ujar Abdullah.
Ketua Umum FSPI, Indra Munaswar menambahkan, RUU Ciptaker ingin menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Atas nama investasi, kata Indra, hak rakyat dikorbankan. Indra mencontohkan Bab VII terkait tenaga kerja asing (TKA).
Menurutnya, ketentuan itu secara terang benderang membuat ruang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mendapatkan pekerjaan sangat sempit.
"Kenapa kian sempit? Karena diambil alih oleh TKA," kata Indra.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com