Kubu Romi: Islah PPP tidak ada urusan dengan Djan Faridz
Kepengurusan Djan Faridz selama ini tidak pernah diakui Kemenkum HAM.
Ketua DPP PPP Bidang OKK Isa Muchsin mengatakan, pembicaraan soal islah terbatas antara dua kubu PPP terus dilakukan. Selain itu, konsolidasi partai terus dilakukan agar mesin politik bisa berjalan. Bahkan, di tingkat bawah proses islah sudah berlangsung. Dia mencontohkan DPW-DPW yang awalnya ikut Muktamar Jakarta sudah bersedia patuh di bawah kepemimpinan Romahurmuziy.
"Misalnya DPW Bali, Jateng, Lampung mereka ikut Muktamar Jakarta. Tapi mereka sudah menggelar muswil yang dibuka langsung oleh Romahurmuziy. Ini artinya selesai," kata Isa Muchsin dalam keterangan persnya, Senin (1/6).
Dia menjelaskan, sebagai partai politik PPP tidak hanya mengurusi soal konflik, tapi juga proses konsolidasi. Sebab, jika hanya mengurusi konflik, tidak ada yang bekerja untuk konsolidasi.
"Konflik ini hanya bagian kecil saja, kita lebih fokus pada konsolidasi," tambah mantan Sekjen PMII ini.
Saat ini, kata dia, dua kubu masih membicarakan opsi-opsi sebagai upaya merealisasikan islah terbatas agar partai berlambang Kabah dapat mengikuti Pilkada. Pembicaraan akan dilakukan lebih serius pascakeluarnya putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) soal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Yaitu, pascapertengahan Juni 2015 mendatang.
"Setelah ada putusan banding kita sepakati opsi-opsinya, sekarang baru susun opsi-opsinya," kata Isa Muchsin.
Isa menegaskan, hasil muktamar Jakarta yang memilih Djan Faridz sebagai ketua umum tidak memiliki legalitas hukum karena tidak disahkan Menteri Hukum dan HAM. Menurut dia, yang memiliki SK Menkum HAM adalah hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung sudah pernah memiliki SK. Jadi, alternatif islah yang akan dibahas adalah antara hasil Muktamar Surabaya (ketum Romahurmuziy) dengan Muktamar Bandung (ketum Suryadarma Ali).
"Alternatifnya adalah menggabungkan kepengurusan hasil Muktamar PPP di Bandung yang DPP-nya dipimpin SDA dengan hasil muktamar Surabaya yang DPP-nya dipimpin oleh Romi. Tidak ada urusan dengan Djan Faridz," katanya.
Dia melanjutkan, islah yang akan digagas adalah untuk mengakomodir kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung. "Yang berkasus di PTUN itu, SDA melawan Menkumham dan pihak Romi sebagai intervensi. Tidak ada nama Djan Faridz di catatan administrasi negara. Apalagi Djan Faridz sendiri tidak memenuhi syarat menjadi ketum PPP sesuai dengan AD/ART PPP," pungkasnya.
Baca juga:
Romi tawarkan islah bersyarat kepada Djan Faridz guna hadapi pilkada
Djan Faridz: Pak JK diam aja sih? Islahkan saya dengan Menkum HAM
JK siap damaikan PPP dan Menkum HAM
Megawati sebut gerakan deparpolisasi landa partai politik
Juni, PPP kubu Djan Faridz dan Romi bahas islah di Rapimnas
Akibat kisruh kepengurusan, PPP & Golkar tak dapat jatah dana parpol
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa Rizky Irmansyah? Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi atau ajudan Prabowo, menjadi sorotan karena memiliki postur tubuhnya yang tinggi tegap serta kehadirannya yang sering mendampingi kegiatan Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang sedang diurus Ramzi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ramzi menyebutkan bahwa kedatangannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah untuk melengkapi berkas administrasi pencalonannya.
-
Kapan Piramida Pugung Raharjo ditemukan? Situs ini ditemukan secara tidak sengaja oleh kelompok transmigran pada 1957.
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.