Lima Isu Krusial Soal Pemilu yang Dibahas Komisi II Saat Rapat Bersama KPU
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada besok Rabu (13/4). Lima isu yang dibahas dari soal pendanaan sampai logistik.
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada besok Rabu (13/4). Ada lima isu yang akan dibahas pada rapat itu. Pertama mengenai pendanaan pemilu yang diharapkan lebih efisien.
"Saya sering mengatakan ada lima isu yang kita harus kita bahas secara intensif. Pertama soal pendanaan, apalagi kemarin pak presiden sudah sampaikan kepada publik bahwa diminta kalau bisa KPU dan bawaslu itu mencoba mengefisiensikan lagi anggaran itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana cara KPU menentukan tahapan pemilu 2024? Data tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
-
Siapa yang ikut dalam sidang Majelis KPPU pada 20 Juni 2024? Sidang Majelis pada 20 Juni 2024 itu dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando, dengan Anggota Majelis Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Shopee.
-
Bagaimana KPU menentukan hasil Pemilu 2024? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3). Hari ini merupakan batas akhir rekapitulasi suara tingkat nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum menetapkan hasil rekapitulasi suara, KPU bakal terlebih dahulu merekap suara untuk dua provinsi yang tersisa dari total 38 provinsi. Yakni Papua dan Papua Pegunungan.
Kedua, tentang lamanya masa kampanye yang masih ada beberapa alternatif. Kata Doli, KPU mengusulkan 120 hari, pemerintah 90 hari, sedangkan DPR 60-75 hari.
"Itu kan harus ada exercise, harus ada dicari mana yang paling tepat," kata politisi Golkar ini.
Hal ketiga soal pengadaan logistik pemilu. Menurutnya, hal ini nanti berkaitan dengan lamanya masa kampanye. Metodologi pengadaan logistiknya juga harus jelas.
"Waktu itu KPU mengusulkan kalau bisa ada perpres yang diterbitkan untuk pengadaan logistik khusus pemilu mungkin kalau tanpa tender dan atau kalau tender dipersingkat macam-macam," ucapnya.
Keempat, adalah soal penggunaan sistem digital atau elektronik di beberapa tahapan. Dengan adanya digitalisasi maka akan berkonsekuensi kepada anggaran.
"Kemarin kita di pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun uji coba kalau nanti kita sepakati menjadi permanen nah itu akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet macam-macam," kata Doli.
Terkahir, Doli mengusulkan agar pemerintah, pemilu dan DPR duduk bersama dengan institusi hukum khususnya peradilan. Tujuannya untuk membicarakan khusus standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu.
"Karena nanti akan tergantung dari tahapan kalau kita sudah bisa pastikan berapa hari akan bisa kita dudukan dan menghitung berapa lama tahapan ini karena nanti akan menghindari irisan terlalu dalam antara persiapan dan tahapan pileg, pilpres dan pilkada serentak," pungkasnya.
Baca juga:
Emil Sebut Beda Pendapat Soal Penundaan Pemilu Dimusyawarahkan, Bukan Pakai Kekerasan
Jimly Asshiddiqie: Penundaan Pemilu Cuma Wacana yang Bikin Ribut, Tidak akan Terjadi
'Hilang' saat Demo 11 April, Cak Imin Ternyata Berada di Arab Saudi
Pimpinan DPR: Tidak Pernah Ada Proses Politik Perpanjangan Jabatan Presiden
Temui Mahasiswa, Pimpinan DPR Jamin Tak Ada Penundaan Pemilu 2024
Imbas Demo 11 April, Jalan Gatot Soebroto Menuju DPR Dialihkan ke Arah GBK