Lonjakan Covid-19 di RI, DPR Minta Jokowi Tutup Lokasi Potensi Timbulkan Kerumunan
Dengan itu, Rahmad menilai, dampaknya semakin membumbung tinggi paparan positif Covid-19 dan Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit yang naik tajam. Bahkan, posisi mengkhawatirkan.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyebut, kenaikan kasus Covid-19 harus menjadi bahan perenungan bersama. Menurutnya, masyarakat belum bisa tertib mengikuti kebijakan pemerintah.
"Ini adalah dampak kesalahan kita ramai-ramai, kenapa demikian, aturan pemerintah pusat sudah full protek dalam menekan Covid namun di lapangan masih banyak masyarakat nekat mudik, berkerumun, pemerintah daerah tidak tegas terhadap munculnya kerumunan yang tetap terjadi," ujarnya, Kamis (17/6).
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Dengan itu, Rahmad menilai, dampaknya semakin membumbung tinggi paparan positif Covid-19 dan Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit yang naik tajam. Bahkan, posisi mengkhawatirkan.
"Sekali lagi semua dan kita harus merenungi mengevaluasi mengapa ini terjadi semestinya bisa terhindarkan dan tidak terjadi kalau kita bersama tertib dan patuh terhadap keputusan yang telah diputuskan," ucapnya.
Rahmad mengimbau pemerintah untuk menutup apapun segala yang berpotensi memunculkan kerumunan. Kata dia, seluruh warga menjadi aktor utama untuk saling mengingatkan yang abai terhadap PPKM mikro.
"Pilihannya hanya jalankan PPKM dan tegas penerapan skala mikro atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi dan BOR RS kita tidak mampu lagi menerima pasien," katanya.
Baca juga:
11 Anggota DPR Hingga Pegawai Positif Covid-19, Rapat Komisi I dan VIII Ditunda
Pemkot Tangerang Batasi Jam Operasional Tempat Usaha dan Pesta Tak Boleh Makan
Cara Jawa Tengah Kendalikan Kasus Covid-19
Sejumlah Anggota Positif Covid, DPR Siapkan Langkah Antisipasi
Kapolda Metro: Jakarta Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Angkat Covid Terus Naik
Kapolda Metro: Jakarta Sedang Tidak Baik-baik Saja