Mahfud dan Ahok mundur dari Jabatannya, Cak Imin: Saya Legislatif, Jadi Cukup Cuti

Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar mengapresiasi langkah mundur yang ditempuh sejumlah yang menjadi calon atau tim sukses capres-cawapres di Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi cawapres nomor urut 03 serta Ahok dan Jaleswari Pramodhawardani yang menjadi tim suksesnya.

Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina, dan Jaleswari Pramodhawardani mundur dari jabatan Deputi V Kantor Sekretariat Presiden (KSP).

Menurut Muhaimin, langkah mundur dari jabatan ini menunjukkan sikap negarawan yang berusaha menjaga etika serta potensi penyalahgunaan jabatan.

“Pertama, saya apresiasi kepada tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud dan Pak Ahok yang berani menjaga mengambil resiko untuk menjaga konsistensi etika,” 

ujar Muhaimin saat berbicara dalam acara ‘Slepet IMIN x Seniman Bersatu’ di Jember pada Minggu (03/2/2024) malam.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin menanggapi pertanyaan dari salah satu warga peserta acara, terkait apakah Muhaimin juga akan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

Muhaimin menjelaskan, jabatannya itu berada di rumpun legislatif sehingga berbeda sifatnya dengan jabatan yang dieemban oleh Mahfud dan Ahok.

“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti. Jadi begitu saya disahkan oleh KPU (sebagai cawapres), saya langsung menyatakan diri (cuti) dari DPR, karena DPR tidak punya kewenangan eksekusi,”

 jelas pria yang juga Ketua Umum DPP PKB.

Karena itu, Muhaimin memastikan tidak menggunakan sedikitpun fasilitas negara yang melekat pada jabatannya sebelumnya, selama proses kampanye Pilpres 2024.

“Semuanya lepas dari APBN dan keuangan negara,” ujar Gus Imin, sapaan akrabnya.

Menurut Muhaimin, seharusnya semua pejabat negara yang terlibat dalam kontestasi dan kampanye –baik sebagai calon maupun tim sukses- melepas jabatannya.

“Minimal cuti lah seperti saya ini,” tutur pasangan capres Anies Baswedan ini.

Di sisi lain, Muhaimin menilai, punya pandangan terkait proses Pilpres 2024 ini di mana tidak semua pejabat yang terlibat kampanye bersedia sukarela untuk mundur atau cuti.

Menurutnya, perlu ada regulasi yang lebih tegas untuk memastikan atau mencegah potensi penyalahgunaan jabatan.

“Dari mundurnya Pak Mahfud, Pak Ahok dan lain-lain ini kita bisa baca sebagai sesuatu yang harus dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Bahwa sejak awal tidak ada satu sistem yang objektif untuk menjaga proses jabatan publik. Artinya, UU ini harus kita benahi lagi. Siapapun pejabat eksekutif yang maju harus mundur. Minimal cuti lah,” tutur Muhaimin yang disambut aplaus peserta.

Lalu, salah satu host ada yang menimpali jawaban cak Imin.

“Berarti ada yang kampanye pakai fasilitas negara ya cak?”

“Mestinya yang nyalon-nyalon itu tidak boleh pakai fasilitas negara,” tukas Muhaimin.