Mahfud MD: Keputusan Pilkada Serentak Digelar 9 Desember Sudah Final
Mahfud membeberkan alasan Pilkada tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, tidak ada satu pun orang yang bisa mengetahui kapan wabah ini berakhir. Bahkan World Health Organization (WHO) memperkirakan wabah ini tidak akan pernah berakhir.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Mahfud MD menilai penetapan tanggal pelaksanaan Pilkada serentak sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
"Keputusan ini sudah final, tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Mahfud MD dalam webinar 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal' diselenggarakan MMD Initiative, Sabtu (5/9).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
Mahfud membeberkan alasan Pilkada tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, tidak ada satu pun orang yang bisa mengetahui kapan wabah ini berakhir. Bahkan World Health Organization (WHO) memperkirakan wabah ini tidak akan pernah berakhir.
"Jadi mau ditunda sampai kapan? Siapa yang bisa memastikan kapan wabah Covid-19 berakhir dan melandai? Dulu katanya September atau Desember, melandai. Bahkan WHO memperkirakan wabah ini tidak akan pernah berakhir," ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan tahun ini agar tidak mengacak-acak kalender konstitusional.
"Kalau tidak pasti begini (kapan berakhirnya), ya kalender konstitusional harus tetap berjalan," ujar Mahfud.
Pemerintah Daerah Harus Berjalan Maksimal
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengatakan, Pilkada harus dilaksanakan tahun ini karena pemerintah daerah harus tetap berjalan dengan optimal. Suatu daerah harus dipimpin kepala daerah definitif. Bukan Pelaksana Tugas (Plt). Menurutnya, pemerintahan tidak akan berjalan dengan optimal banyak daerah yang dipimpin oleh Plt.
"Kalau satu dua daerah yang diangkat menjadi Plt, mungkin masih bisa saja. Nah ini 270 daerah, kan tidak bisa. Pemerintah akan berjalan tidak normal. Tidak sekuat dan seoptimal pejabat definitif,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa keputusan untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi ini telah melalui debat yang sangat panjang. Baik di ruang publik maupun di rapat resmi. Akhirnya semua pihak terkait sepakat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun ini. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Kita sudah melewati perdebatan yang panjang soal 'Kita mengutamakan Pilkada atau keselamatan warga?' Nah Opsinya Desember 2020, Maret 2021, atau 2022. Bahkan ada yang menyarankan ditunda sampai Corona kelar. Kelarnya saja tidak tahu kapan," ujarnya
"Ya keputusan akhirnya, Pilkada ditunda sampai 9 Desember 2020," ujarnya.
Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro atau meminta penyelenggara pemilu sudah harus menyiapkan berbagai piranti protokol kesehatan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah.
“Tahapannya sudah dimulai. Pendaftaran sudah. Sudah hiruk pikuk juga. Protokol kesehatan ini penting sekali. Jangan sampai orang yang terpapar Covid-19 meningkat tajam setelah gelaran Pilkada,” ujar Siti Zuhro dalam webinar yang sama, Sabtu (5/9).