Mahfud MD: Presiden sudah melindungi dengan membiarkan Setnov ditahan
Mahfud MD: Presiden sudah melindungi dengan membiarkan Setnov ditahan. Mahfud menjabarkan, jika Setnov tidak perlu lagi meminta perlindungan hukum pada Presiden maupun kepolisian. Sebab, lanjut Mahfud, selama ini sudah mendapatkan perlindungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) atas dugaan kasus korupsi e-KTP pada Minggu (19/11) malam. Menanggapi ditahannya Setnov, mantan Ketua MK, Mahfud MD menilai sebaiknya Setnov mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI.
"DPR itu milik kita (rakyat). Kalau tidak mau mundur, saya minta (Setnov) dipecat saja. Masak DPR nggak punya ketua, masak DPR ketuanya ditahan," ujar Mahfud MD di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (20/11).
Mahfud menjabarkan, jika Setnov tidak perlu lagi meminta perlindungan hukum pada Presiden maupun kepolisian. Sebab, lanjut Mahfud, selama ini sudah mendapatkan perlindungan.
"Presiden sudah melindungi penegakan hukum pada Ketua DPR dengan membiarkan ditahan. Presiden sudah melindungi, coba kalau pakai hukum rimba," urai ahli hukum tata negara ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Setnov ditahan oleh KPK pada Minggu (19/11). Setnov nampak meninggalkan RSCM Kencana, Jakarta Pusat sekitar pukul 23.26 WIB. Saat meninggalkan RSCM, Setnov nampak menggunakan kursi roda.
Sebelumnya, Novanto sempat meminta perlindungan ke Presiden, Kapolri hingga Jaksa Agung usai menjalani pemeriksaan di KPK. Hal ini disampaikan saat ditanya apa langkah yang akan diambil olehnya usai dipindahkan ke rutan KPK.
"Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di Kepolisian dan mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah praperadilan," kata Setnov yang memakai rompi oranye.
Setya Novanto ditahan selama 20 hari terhitung 17 November sampai 6 Desember di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Novanto adalah tersangka kasus korupsi KTP Elektronik yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Baca juga:
Golkar minta KPK bersikap adil tangani kasus korupsi e-KTP
Agung Laksono dukung amanat Setnov tunjuk Idrus Marham jadi plt ketum Golkar
Tolak bicara Munaslub, DPD Golkar Kaltim akan sampaikan pendapat di Rapimnas
Politisi Golkar ogah berspekulasi pertemuan Airlangga Hartarto dengan Jokowi
Curhat ke Idrus, Setnov ikhlas lepas jabatan ketum Golkar dan ketua DPR
Pleno Golkar besok digelar pukul 12.30 WIB, diharapkan langsung bahas Munas
Dedi Mulyadi sebut Ketum Golkar pengganti Setnov harus dukung Jokowi di 2019
-
Siapa yang ikut bertugas di Rumah Sakit Nasser bersama dr. Dede Subrata dan dr. Faradina Sulistiyani? Bertugas di Gaza selama 4 minggu pengalamannya bersama EMT MER-C kita ditempatkan di Rumah Sakit Nasser di mana di situ kita berkolaborasi bersama dokter Palestina yang ada di RS Nasser.""Kami ditugaskan di kamar operasi. Selain saya ada juga dokter Faradina dokter spesialis bedah, ada dokter Yasmin dokter obgyn, dan dokter Farhan dokter emergency di mana kita di rumah sakit tersebut sama-sama dengan dokter Palestina membantu masyarakat di Gaza," tambah Dede.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Apa yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebelum ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4). Ganjar-Mahfud berangkat bersama tim hukum dari Hotel Mandarin, Jakarta Pusat serta melaksanakan doa bersama sebelum ke MK.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.