Mahfud Singgung Marak Politik Uang, NasDem Tegaskan Partai Tanpa Mahar
Mahfud Singgung Marak Politik Uang, NasDem Tegaskan Partai Tanpa Mahar. Dia menambahkan, partainya mengawasi proses rekrutmen di tingkat eksekutif dan legislatif dengan pakta integritas. Dia bilang, NasDem punya komitmen kuat untuk menerjemahkan dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung maraknya politik uang yang selalu menghiasi tatanan perpolitikan Indonesia. Menurutnya, saat ini bahkan politik uang mengalir ke pimpinan partai.
Merespons itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate menegaskan NasDem bakal pecat kader yang melakukan hal itu. Dia mengatakan, bahwa NasDem partai politik tanpa mahar.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Pilkada 2020 disebut sebagai momen penting dalam demokrasi Indonesia? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
"Kalau itu dilakukan dan ketahuan, yang pertama dipecat pasti. Kan sampai saat ini itu tidak terjadi. Yang ada adalah biaya politik harus pasang billboard, baliho, dikerjakan bersama sama," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).
Dia menambahkan, partainya mengawasi proses rekrutmen di tingkat eksekutif dan legislatif dengan pakta integritas. Dia bilang, NasDem punya komitmen kuat untuk menerjemahkan dan meningkatkan kualitas demokrasi.
"Yang salah satu biaya politik yang paling besar adalah mahar politik. Kalau itu bisa dipangkas maka yang ada adalah biaya politik lainnya yang memang dibutuhkan sosialisasi, dan seterusnya," ucap Johnny.
Demokrasi Kebablasan
Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung maraknya politik uang yang selalu menghiasi tatanan perpolitikan Indonesia. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara di Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, di Hotel Paragon, Jakarta.
Menurut dia, di era Orde Baru peran DPRD hanya dianggap alat pembenar pemerintahan pusat kala itu. Sehingga diubah pada awal era reformasi, yang bisa minta pertanggungjawaban dan memberhentikan kepala daerah di tengah jalan, sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tetapi demokrasi kemudian dianggap kebablasan. Karena kemudian dalam praktiknya, Ketua atau Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, maka pada awal-awal reformasi itu setiap ada Kepala Daerah mulai muncul money politics," kata Mahfud di lokasi, Senin (24/2).
(mdk/eko)