Mendagri sebut hanya bencana yang bisa undur penyelenggaraan pilkada

"Tidak masalah jika pilkada harus diundur sehari," kata Tjahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pilkada serentak bisa saja mundur jika suatu daerah menghadapi hambatan serius. Misalnya, bencana alam atau konflik di daerah.

"Seandainya ada potensi kerusakan atau bencana alam (di daerah), tidak masalah jika dilakukan (pilkada) undur sehari," kata Tjahjo di ruang Pansus C, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Apalagi, kata Tjahjo, ada analisis awal dari Polri terkait potensi konflik dan bencana alam di beberapa daerah. Jika memang terjadi bencana seperti gunung meletus atau ombak besar memang sulit untuk dihindari.

"Kapolri sudah merinci potensi konflik yang kemungkinan akan muncul dan soal bencana alam. Soal bencana alam ini yang sulit diprediksi karena ada sejumlah daerah yang perlu diantisipasi," terang dia.

Diketahui, hadir dalam rapat gabungan di ruang Pansus C tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Badrodin Haiti, ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Rapat gabungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Baca juga:
NasDem tak pungut biaya buat calon kepala daerah yang maju pilkada
Pilkada serentak, NasDem siapkan calon kepala daerah yang bersih
Komisi II DPR tolak anggapan Bawaslu tak penting buat Pilkada
Banyak kepala daerah mundur jelang pilkada, Mendagri ngadu ke DPR
Mendagri hadiri rapat konsultasi pilkada serentak di DPR
Menteri Yasonna masih bingung PPP & Golkar yang berhak ikut pilkada