Mendagri serahkan mekanisme pengganti Setya Novanto ke DPR
Tjahjo mengatakan hal tersebut adalah kewenangan partai. Menurut dia, siapa pun yang diusulkan partai dan disahkan dalam paripurna adalah yang sudah diakui pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya kepada DPR terkait pergantian Ketua DPR Setya Novanto yang sedang terjerat kasus proyek e-KTP. Dia mengatakan mekanisme pergantian tersebut memiliki proses sendiri.
"Pemerintah ikut mekanisme di DPR. Ya biarlah mekanisme dan tatib di DPR. Dari partai yang menggantikannya. Kami ikut saja," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Dia juga enggan berkomentar tentang Novanto yang menunjuk Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR. Tjahjo mengatakan hal tersebut adalah kewenangan partai. Menurut dia, siapa pun yang diusulkan partai dan disahkan dalam paripurna adalah yang sudah diakui pemerintah.
"Sudah disahkan dalam paripurna, dan dilantik sebagai ketua DPR ya itu-lah yang diakui pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya, Setya Novanto telah mengirim surat pengunduran diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 4 Desember lalu. Secara sepihak tersangka kasus korupsi e-KTP ini menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.
"Saya juga minta ini suara anggota dewan didengar karena mereka sedikit banyak mengetahui kiprah anggota dewan yang lain dari Partai Golkar. Dari situ mereka bisa memberikan penilaian siapa yang paling cocok," ujar Akbar di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).
Akbar melihat keputusan diambil secara terburu-buru. Padahal, lanjutnya, posisi ketua umum saja belum diganti. Seharusnya, pemilihan ketua DPR setelah munaslub, keluar dengan nama ketua umum baru.
"Ya harusnya selesaikan munaslub, siapa yang jadi ketua umum. Nah keputusan baru ini akan ditentukan siapa yang jadi ketua DPR," tukas Akbar.
Baca juga:
Sekjen PPP mengakui ditemui Ketua Fraksi Golkar bahas Aziz Syamsuddin jadi Ketua DPR
FPG kirim dua surat ke pimpinan, dukung dan tolak Aziz ketua DPR
Rapat Bamus, Fraksi PDIP minta kocok ulang pimpinan DPR
Mayoritas anggota Fraksi Golkar tolak Aziz jadi ketua DPR karena dinilai sepihak
Ginandjar Kartasasmita: Kok jabatan ketua DPR diwariskan