Mendagri ungkap alasan pilih jenderal TNI-Polri jadi plt gubernur
Mendagri ungkap alasan pilih jenderal TNI-Polri jadi plt gubernur. Polri menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengisi kekosongan jabatan di Pilkada serentak 2018. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Polri menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengisi kekosongan jabatan di Pilkada serentak 2018. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dua Pati Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
"Keputusan presiden belum keluar. Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewu, enggak ada masalah. Dari TNI (Dirjen Polpum, Soedarmo), Pak Darmo saja di Aceh enggak ada masalah. Kan tidak mungkin semua eselon I Kemendagri, dilepas semua (ke 17 provinsi). Kan enggak mungkin," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (25/1).
Tjahjo juga menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.
"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas usulan dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.
"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.
Tjahjo menekankan sekali lagi, tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat gubernur sementara di 17 provinsi dalam Pilkada serentak tahun ini. Oleh sebab itu, Tjahjo memilih minta bantuan TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan jabatan selama Pilkada serentak 2018 nanti.
"Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan menteri polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat mayjen, eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan," kata Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan, Pilkada 2017 menempatkan Aceh diisi oleh TNI dan Polri, karena tingkat kerawanan di sana cukup tinggi. Menurut dia, tanggung jawab Mendagri untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Untuk memetakan kondisi daerah, dia berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam.
"Kalau ada masyarakat yang bertanya wajar. Masyarakat bertanya, saya menjawabnya ini, ya begitu saja. Di Kemendagri memang banyak eselon I tapi masih banyak yang Plt. Plt aturannya belum bisa. Masih Juni (akhir masa jabatan Sumut dan Jabar)," kata Mendagri.
Baca juga:
Isu SARA dalam Pilkada dinilai kemunduran demokrasi
Siap menangkan Gus Ipul-Puti, tim relawan pemenangan di wilayah Jember dibentuk
Gus Ipul berbagi keceriaan bersama ribuan anak TK dan PAUD
Cerita di balik kunjungan Bung Karno ke Kiai Kholil Bangkalan
Tahun politik, SMRC nilai patut dicurigai jika partai angkat isu LGBT
LIPI sebut tahun politik tak berpengaruh ke pasar modal
Silaturahmi dengan mantan wagub Jateng, Pak Dirman dapat nasihat dan doa