Mengecam Setnov tunjuk Aziz Syamsuddin jadi ketua DPR
Setya Novanto telah mengirim surat pengunduran diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 4 Desember lalu. Secara sepihak tersangka kasus korupsi e-KTP ini menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.
Setya Novanto telah mengirim surat pengunduran diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 4 Desember lalu. Secara sepihak tersangka kasus korupsi e-KTP ini menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.
Keputusan Setnov langsung menuai badai kritik. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai keputusan itu harus dibicarakan di Fraksi Golkar DPR lebih dahulu.
"Saya juga minta ini suara anggota dewan didengar karena mereka sedikit banyak mengetahui kiprah anggota dewan yang lain dari Partai Golkar. Dari situ mereka bisa memberikan penilaian siapa yang paling cocok," ujar Akbar di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).
Akbar melihat keputusan diambil secara terburu-buru. Padahal, lanjutnya, posisi ketua umum saja belum diganti. Seharusnya, pemilihan ketua DPR setelah munaslub, keluar dengan nama ketua umum baru.
"Ya harusnya selesaikan munaslub, siapa yang jadi ketua umum. Nah keputusan baru ini akan ditentukan siapa yang jadi ketua DPR," tukas Akbar.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai calon ketua DPR harus melalui proses yang benar. Sebagai langkah awal, menurut Agung, DPP Partai Golkar harus terlebih dahulu memutuskan ketua umum baru melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Agung khawatir Partai Golkar saat ini statusnya Plt jika ambil putusan strategis nanti akan dipertanyakan keabsahannya. Untuk itu, dia mendorong lebih baik munaslub sehingga dapat melahirkan kepemimpinan yang legitimate.
"Sangat berbahaya sekali sebuah lembaga negara yang sangat penting itu ada persoalan di dalam keabsahan proses. Belum lagi di internal, juga di DPR ini sendiri harus melalui fraksi-fraksi, badan musyawarah dan sebagainya," kata Agung di kediamannya Jalan Cipinang Cempedak II No 23, Jakarta Timur, Minggu (10/12).
Politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai tak setuju dengan cara Setnov. Yorrys menilai langkah itu bermuatan politis untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara tidak etis.
Yorrys mengatakan pemilihan Aziz cukup membahayakan bagi kelangsungan Partai Golkar di tahun politik. Sebab, pengusungan Aziz menjadi ketua DPR tidak melalui mekanisme partai politik. Terlebih lagi, pengusung Aziz adalah tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan yang melindungi koruptor, ini bahaya sekali. Lalu organisasi apa yang dipahami, apalagi dia (Setya Novanto) dalam status dipenjara, kalau DPR menerima itu kan lucu," ujar Yorrys saat menghadiri sarasehan pembaharuan Partai Golkar, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).
Lebih lanjut, Yorrys juga mengingatkan DPR agar tidak terburu-buru menindaklanjuti surat penunjukan Aziz untuk mengisi kekosongan kursi ketua DPR. Jika DPR menindaklanjuti keinginan Setnov, kata Yorrys, citra sebagai lembaga tinggi negara menjadi taruhannya.
"Yang jelas itu tidak boleh terjadi karena akan merusak citra DPR dan Golkar," tegasnya.
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia Ahmad Doli Kurnia protes dengan cara penunjukan Aziz. Seharusnya, penunjukan ketua DPR diawali pleno Partai Golkar sebagai pemegang jatah kursi ketua. Dari pleno baru diteruskan ke DPR.
"Semua mekanisme itu tidak dilakukan, tiba-tiba terbit surat yang menurut saya ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak sesuai mekanisme organisasi," ucap dia.
Dia mendorong DPR tidak melanjutkan surat tersebut. Menurutnya, cara itu tidak sesuai dengan mandat partai melainkan hanya kepanjangan tangan untuk kepentingan Setnov.
"Oleh karena ilegal, patut ditolak dan tidak diteruskan di DPR. Oleh karena itu menurut saya harus ada gerakan penolakan dari teman-teman anggota DPR," tandasnya.
Baca juga:
Agung nilai saat ini yang mendesak posisi Ketum Golkar, bukan ketua DPR
Akbar soal Setnov tunjuk Aziz: Selesaikan Munaslub, baru tentukan ketua DPR!
Surat Novanto tunjuk Aziz Syamsudin dinilai permalukan wajah DPR dan Golkar
Politisi Golkar sebut sebaiknya penunjukan Ketua DPR setelah Munaslub
Novanto tunjuk Aziz Syamsuddin jadi Ketua DPR, Yorrys nilai berbahaya
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.