Mengupas Maksud Jokowi Bicara Penyelesaian Kasus HAM Berat di Tahun Politik
Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai ada dua tujuan pemerintah menyelesaikan persoalan HAM itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia. Peluncuran itu dilaksanakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (27/6).
Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai ada dua tujuan pemerintah menyelesaikan persoalan HAM itu. Pertama, kemungkinan untuk menarik simpati kelompok pembela HAM di tahun politik.
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa tujuan utama dari sambutan Presiden Jokowi? Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukkan khas Indonesia yang telah disediakan. “Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap semangat malam ini dapat membawa kita untuk bekerja bersama berbagi akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang,” kata Joko Widodo.
"Situasi itu diupayakan untuk menarik kembali simpati aktivis dan kelompok pembela HAM yang selama ini konsisten menyuarakan keprihatinan serta kritis pada pemerintah," kata Dedi lewat pesan tertulis, Rabu (28/6).
"Untuk itu muatan politis itu bisa saja muncul, lantaran ini tahun politik," sambungnya.
Alasan kedua, pemerintah tidak benar-benar ingin selesaikan masalah HAM. Menurutnya, hal itu apat dilihat dari aktivitas kebijakan yang disandarkan pada persetujuan DPR.
"Dalam kasus Cipta Kerja, UU KPK, pemerintah begitu sigap dan tanggap, tetapi untuk HAM tidak berlaku," ucapnya.
"Artinya Jokowi hanya inginkan simpati dibanding upaya yang benar-benar terbukti," ujar Dedi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah tulus menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu di Indonesia sesuai rekomendasi Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).
"Sekali lagi pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara kita Indonesia," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM di Pidie, Aceh, Selasa (27/6).
Jokowi menyebut sebagai negara besar, Indonesia tidak luput dari berbagai peristiwa masa lalu. Baik itu peristiwa baik maupun sebaliknya.
"Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu," ucapnya.
Jokowi memastikan pemerintah berkomitmen menyembuhkan luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia berterima kasih kepada para korban dan keluarganya yang telah menyambut baik penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
"Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia. Semoga awal dari proses yang baik ini jadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang sudah ada," ujar Jokowi.
Pada Januari lalu, pemerintah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Peristiwa itu terjadi sejak 1965 hingga 2023.
Berikut daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989
4. Peristiwa Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 dan 1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 -1999
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999
10. Peristiwa Wasion di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena di Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Kapuk di Aceh 2023.