Menkum HAM janji bakal cabut SK PPP kubu Romi dalam waktu dekat
"Tunggu saja, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita cabut," kata Yasonna.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji pihaknya akan mencabut SK pengesahan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang diketuai oleh Romahurmuziy (Romi). Pencabutan SK kepengurusan PPP Romi akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Tunggu saja, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita cabut," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Selasa (5/1).
Yasonna menjelaskan, pencabutan SK PPP Kubu Romi itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Namun demikian, kata dia, tak ada jaminan konflik dualisme kepengurusan PPP akan segera berakhir. Sebab hal itu harus diselesaikan dalam mekanisme internal partai.
"Ya itu terserah mereka saja kan mekanisme partainya seperti apa," terang dia.
Yasonna menegaskan, pihaknya tak mau terlalu jauh mengurusi soal konflik internal PPP. Dikawatirkan pemerintah dituding melakukan intervensi terhadap partai politik.
"Kan belum dicabut. Tunggu saja. Dalam waktu dekat kita cabut," tandasnya.
Sebelumnya juga diketahui, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu muktamar Jakarta Djan Faridz mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romi). Dia berharap Yasonna mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa dualisme kepengurusan internal PPP. Dalam putusan MA, Menteri Yasonna diminta cabut SK kepengurusan PPP kubu Romi.
"Kita harapkan Yasonna itu sebagai Menteri hukum, mudah-mudahan beliau itu menghormati yang sebagai menteri hukum yang menghormati hukum yang jelas-jelas sudah ada keputusan MA, gampang kan," kata Djan Faridz.
Baca juga:
Janji manis Djan Faridz buat Romi bila PPP dapat dikantongi
PPP Djan wacana Lulung duet dengan Ahok, kubu Romi sebut tak legal
Djan Faridz: Kalau ditawari, saya ajukan Romi jadi menteri
Jika disahkan, PPP kubu Djan Faridz jamin pendukung kubu Romi aman
Tak keluarkan SK, Djan Faridz tuding Yasonna main politik
Dimyati sebut paling telat 15 Januari Kemenkum HAM cabut SK PPP Romi
Djan janji beri jabatan apapun ke Romi: Asal tak ketum & sekjen
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Kapan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan pensiun? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya. Laki-laki yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 Mei 2020 sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke-23 akan pensiun pada pertengahan tahun ini.
-
Kapan sang juara meraih kemenangannya? Kamu telah menang dengan cara yang hebat hari ini, dan saya berharap yang terbaik untukmu.
-
Kenapa Andi Widjajanto khawatir Ganjar-Mahfud menang satu putaran? Melihat dinamika yang terjadi, dia pun khawatir jika Ganjar-Mahfud menang satu putaran pada Pilpres 2024.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.