Menristekdikti beri sanksi kampus jika terbukti ada kegiatan politik praktis
"Kalau orang mau berpolitik jangan di kampus, kampus harus netral. Karena nantinya akan berdampak kepada mahasiswa, akan menjadikan kampus tidak independen," ujar Nasir.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan kampus harus bebas politik dan tidak dijadikan media untuk kampanye.
"Perlu saya sampaikan kepada kampus di Indonesia, kampus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bukan untuk kampanye dan berpolitik," katanya, Senin (3/9) di Universitas Buana Perjuangan, Kabupaten Karawang.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
Ditegaskan Nasir, kampus merupakan lembaga pendidikan yang harus netral dan bebas politik. Karena jika kampus dijadikan alat politik akan berdampak pada mahasiswa dan kampus itu sendiri.
"Kalau orang mau berpolitik jangan di kampus, kampus harus netral. Karena nantinya akan berdampak kepada mahasiswa, akan menjadikan kampus tidak independen," ujarnya.
Jika terbukti adanya kegiatan politik praktis dan kampanye, pihaknya akan memberikan sanksi kepada kampus tersebut. Karena selama ini pihaknya telah mengingatkan kampus agar tidak ada kegiatan kampanye di kampus.
"Kalau dari kampus negeri kita akan berikan sanksi. Rektornya akan mendapatkan surat peringatan satu, dua hingga tiga. Kalau tidak dihiraukan akan diberhentikan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya meyakini jika Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menjadi kampus yang berkualitas. Hal itu dapat dilihat dari upaya kampus yang terus meningkatkan kualitas sebagai pendatang baru di dunia perguruan tinggi.
"Universitas Buana Perjuangan bisa menjadi kampus yang berkualitas. Caranya, kualitas dosennya dan penelitiannya harus ditingkatkan," katanya.
Baca juga:
Jokowi tunjuk Ketua Tim Kampanye usai pulang dari Lombok
Kubu #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi makan bersama di Karawang
Gerindra Tangerang sebut uang bercap 'Prabowo Satria Piningit' ulah orang iseng
Jokowi akan umumkan Ketua Timses sebelum 7 September 2018
Timses Jokowi ingin Polri adil usai terbitkan pedoman tangani deklarasi tagar