Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman menduga ada partai politik di balik gelombang kritik terhadap pemerintah dari guru besar di sejumlah universitas.

Guru besar dan dosen di pelbagai universitas seperti UGM, ITB, UI hingga Unpad diketahui mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.

Menurut Dudung, kritik yang disampaikan guru besar tersebut tidak mewakili keseluruhan kampus atau akademisi. Hal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.

"Rupanya di belakangnya itu ada partai tertentu, kan begitu, inilah politik. Jadi tidak langsung beberapa dosen mewakili dari kampusnya. Tidak juga," kata Dudung di Bandung, Rabu (7/2).

Di singgung mengenai partai dimaksud, Dudung tidak menyebut secara gamblang.

"Saya juga sampai sekarang belum tahu (partai mana), yang jelas (kritisi dari guru besar universitas) terkondisikan," kata Dudung, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Relawan Nderek Guru (Ndaru).

Mengenai bermunculan video apresiasi untuk Presiden Joko Widodo diduga arahan dari aparat keamanan negara, Dudung meragukannnya. Bahkan, Dudung menduga hal ini dilakukan untuk menggerus suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Saya juga belum tahu, saya mendengar itu. Saya sih punya keyakinan mau polisi, mau TNI tidak mungkin melakukan seperti itu. Itu bisa saja berita itu dibuat. Bisa saja akhirnya memojokkan," ujar Dudung.

Dudung melihat dugaan serangan itu bentuk kepanikan lawan politik untuk menggerus suara Prabowo-Gibran.

"Jadi enggak usah panik dengan elektabilitas sekarang, sehingga berbagai macam cara akhirnya memojokkan 02. Mudah-mudahan 02 terus di atas lah, yang penting hati baik, pikiran baik, ucapan baik, dan tindakan yang baik. InsyaAllah 02 akan menang," pungkasnya.

Pernyataan mengenai dugaan kritisi adalah bagian dari skenario dari pihak tertentu sempat diutarakan pula oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

"Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Bahlil mengatakan kritik yang datang dari berbagai guru besar harus berdasarkan bukti dan dasar hukum, meski semua yang disampaikan harus dihargai sebagai bentuk demokrasi.

"Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian," tegasnya.

Guru besar Unpad menyusun kritisi melalui petisi setelah melalui pembahasan dan melihat kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, sebelumnya kritik disampaikan secara perorangan, bukan atas nama institusi.

"Itu tuduhan yang tidak benar sama sekali, kalau Pak Bahlil menuduh kami seperti itu, dia yang harus membuktikan betul atau tidak, tapi dalam seruan Unpad itu sama sekali tidak ada itu, tidak ada yang menggerakkan," kata Susi dikonfirmasi Selasa (6/2).

Susi mengatakan, kritik dilontarkan akademisi itu digerakkan hati nurani setelah melihat terjadi dugaan banyak pelanggaran Pemilu.

"Waktunya kenapa baru mendekati (pencoblosan)? Ini (kritik) kan bisa dikatakan kapan pun, ini kan sudah eskalasinya. Mereka (pemerintah) yang membuat dari mulai putusan MK kemudian yang lainnya yang makin memperlihatkan ketidaknetralan, itu kan eskalasinya mereka sendiri yang membuat," ujar Susi.