TPN Ganjar-Mahfud: Ada Konspirasi untuk Menangkan Prabowo-Gibran
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi di tiga daerah.
Todung menilai ada konspirasi untuk memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Todung mengungkapkan, dugaan kecurangan pertama adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Pemerintahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi dalam acara Rembuk Guru di museum daerah setempat.
Dia melanjutkan, dugaan pelanggaran kedua yakni adanya anggota Forkopimda di kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang melakukan pembicaraan soal pengarahan pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Karena kalau kita melihat yang terjadi di Kabupaten Batubara, di Sumatera Utara itu kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu Kepala Kejaksaan, pihak Dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2,"
ujar Todung.
merdeka.com
Dugaan pelanggaran ketiga, yakni adanya Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mengarahkan para guru dan kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.
"Jadi saya ingin minta ya melalui forum ini melalui press briefing ini kepada semua pihak saksi-saksi yang mendengar mengetahui hal ini untuk tidak takut. Taruhannya itu adalah nasib bangsa ini," ujarnya.
"Taruhannya adalah nasib kita semua masa depan kita. Kita tidak ingin pemilu kita, pilpres kita cacat, kita tidak ingin pemilu kita itu dianggap sebagai pemilu KW-KW, pemilu kacangan,"
pungkasnya.
merdeka.com
Sebagai informasi, Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Tiga paslon tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai nomor urut 1.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye pilpres mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, adanya sejumlah kasus yang mengindikasikan konspirasi kecurangan pemenangan Prabowo
