MKD soal ketua MPR bertemu pengusaha China: Itu undangan balasan

"Kedatangan itu undangan Ketua Parlemen Tiongkok ke Ketua MPR sebagai balasan karena pernah diundang ke Indonesia,".

Anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat, Syarief Hidayatullah telah melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik karena melakukan pertemuan dengan pengusaha China. Pertemuan itu dilakukan dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group saat melakukan kunjungan kerja ke Beijing, RRC pada 18 September lalu.

Menanggapi pelaporan tersebut, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sjarifuddin Sudding menyatakan sampai saat ini belum dapat memastikan apakah pertemuan Zulkifli Hasan dengan pengusaha di Negeri Tirai Bambu itu termasuk sebuah pelanggaran kode etik.

"Saya tidak melihat bahwa itu pelanggaran tapi nantilah sebagai anggota MKD saya akan memberikan penilaian. Karena kedatangan itu adalah undangan Ketua Parlemen Tiongkok kepada Ketua MPR sebagai balasan karena pernah diundang ke Indonesia," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9).

Sudding yang juga ikut dalam rombongan MPR saat berkunjung ke China itu mengakui memang ada agenda pertemuan dengan para pengusaha. Namun, dia mengaku tidak mengetahui ihwal pertemuan Ketua Umum PAN itu yang mengajak pengusaha China berinvestasi di Indonesia.

"Dalam agenda malam itu memang ada. Tapi saya kurang sehat saya nggak hadir," ujarnya.

Sebelumnya, Presidium Kaukus Indonesia Hebat Syarief Hidayatullah mengakui memang saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mendorong perekonomian yang lesu. Namun, dia mengecam kedatangan Zulkifli Hasan tersebut ke China karena telah keluar dari tupoksi sebagai Ketua MPR.

"Sebagai Ketua MPR yang juga selaku anggota Fraksi PAN agenda itu di luar jadwal mengingat bukan tugas MPR untuk bicara investasi," katanya.

Terlebih, pertemuan Ketua Umum PAN tersebut seolah tertutup dengan isu dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Ke mana mereka yang ribut-ribut soal pelanggaran kode etik, kini hanya diam ketika ada peristiwa yang sama di depan mata. Jika ingin menjaga marwah parlemen, maka Zulkifli Hasan juga harus dilaporkan," tegasnya.

Lebih jauh, dia berharap agar Zulkifli Hasan seharusnya memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla bekerja. "Biarkan Jokowi-JK bekerja, jangan membangun kesan seolah-olah Ketua MPR pahlawan dengan berbusa-busa bicara di hadapan pengusaha China. Stop pencitraan, anda sekarang Ketua MPR bukan menteri lagi," tandasnya.