Momen Bamsoet Luncurkan Dua Buku, Elite PPP dan PKS Jadi Sorotan

Ketua MPR Bambang Soesatyo berkelakar, koalisi partai politik menuju Pilpres 2024 bisa berubah-ubah setiap saat. Kelakar itu diungkapkan pria yang akrab disapa Bamsoet, saat Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani duduk berdampingan bersama Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.

Diketahui, saat ini PKS berkoalisi dengan Partai NasDem dan PKB di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sementara, PPP bergabung dengan PDIP, Partai Perindo dan Partai Hanura.

Momen tersebut terjadi dalam acara peluncuran dua buku Bamsoet di kompleks SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (10/9). Mulanya Bamsoet menyampaikan salam-salam kepada para pejabat yang hadir. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Hidayat Nur Wahid. 

"Yang terhormat KH Hidayat Nur Wahid mentor saya, Ketua MPR, saya hanya menggantikan beliau saja," kata Bamsoet di lokasi, Minggu (10/9).

Bamsoet pun melanjutkan salam-salam kepada para pejabat yang hadir. Saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Arsul Sani, Bamsoet selanjutnya berkelakar terkait perubahan koalisi partai. Hal tersebut diungkap lantaran Hidayat Nur Wahid duduk berdampingan bareng Arsul Sani dalam acara tersebut.

"Arsul Sani, ini kalau pembaca disebut kitab berjalan, kadang kalau saya lupa pasal pasal KUHP KUHAP dan yang lainnya, saya bisa bertanya Pak Arsul. Makasih atas kehadirannya. Beliau wakil ketua MPR RI dari PPP, satu lagi KH Hidayat Nur Wahid dari PKS, kebetulan duduk bersebelahan lain koalisinya," ucapnya.

Bamsoet mengatakan koalisi partai politik menjelang Pilpres 2024 bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan cuaca politik. Kelakar tersebut disambut gelak tawa dari peserta yang hadir.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan melintang, saya yakin dan percaya koalisi yang ada saat ini bisa berubah-ubah, tergantung situasi dan cuaca politik," imbuhnya.

Bamsoet Luncurkan 2 Buku

Bamsoet meluncurkan dua buku yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun ke-61, berjudul 'PPHN Menuju Indonesia Emas 2045' dan 'News Maker' - Satu Dasawarsa The Politician Senayan'.

Bamsoet menjelaskan, dalam buku berjudul PPHN Menuju Indonesia Emas 2045 berisikan tentang kegalauan dirinya soal haluan negara. Dia menilai, saat ini Indonesia tidak memiliki rencana jangka panjang.

"Sebetulnya dari buku ke-31 ini banyak kegalauan yang saya suarakan, mulai dari skandal Century hingga saat ini apa yang saya galaukan? Galau pertama, karena saya melihat bangsa ini negara kita ini sampai hari ini belum memiliki suatu rencana jangka panjang," ungkap Bamsoet.

"Yang memikat dari satu jabatan dan satu periode presiden ke presiden berikutnya, karena kita hanya berdasarkan visi misi presiden sehingga tidak ada kesinambungan pembangunan dan tidak ada pemantapan yang pasti bangsa ini akan dibawa ke mana," sambungnya.

Sebab, semua pihak sepakat jika Indonesia akan memanfaatkan bonus demografis pada 2045 mendatang. Agar bangsa Indonesia menjadi Indonesia emas.

Sehingga, menurutnya perlu ada rencana jangka panjang agar cita-cita yang diharapkan menjadi Indonesia emas terwujud.

"Tanpa rencana jangka panjang yang jelas, yang disepakati dan dipatuhi oleh pemerintahan berikutnya saya enggak yakin kita mampu menjadi Indonesia emas, jangan-jangan perunggu atau perak," ungkap dia.

Selain itu, Bamsoet juga menuangkan kegalauan di dalam bukunya yakni bangsa Indonesia tidak memiliki pintu darurat. Dia menjelaskan, di dalam UUD 1945 tidak menjelaskan secara detail jika Indonesia mengalami hal yang luar biasa yang berdampak tidak terlaksanakannya Pemilu.

Padahal, Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menjabat 5 tahun.

"Kalau misalnya Pemilu besok tidak bisa terlaksana siapa yang bisa memperpanjang? Anggota DPR, DPD dan kalau digabung jadi MPR. Siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden dan wapres," ucap Bamsoet.

"Karena UUD kita hanya memuat menulis jabatan presiden dan wapres dan anggota DPR, DPD DPRD hanya 5 tahun. DPR, DPD DPRD 1 Oktober harus berhenti sebelum jam 00.00 dan diangkat anggota baru hasil pemilu. Presiden harus berhenti 20 Oktober. Kalau pemilu tidak dilaksanakan maka seluruh jabatan-jabatan hasil pemilu tidak ada," sambung dia.

Kendati demikian, dia menegaskan, jika kegalauan yang dia tuangkan dalam bukunya bukan untuk membuka peluang untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Buku PPHN saya selalu menekankan PPHN tanpa amandemen. Karena kalau amandemen itu repot, karena nanti dicurgai ingin memperpanjang masa jabatan presiden," imbuh dia.