MPR Buka Ruang Konsultasi untuk Dengar Suara Publik Soal Amandemen UUD 1945
Arsul mengatakan pimpinan MPR juga tidak ingin terburu-buru untuk melakukan amandemen UUD 1945
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menegaskan pihaknya terbuka untuk mendengarkan masukan dari semua pihak terkait amandemen UUD 1945. Kata dia, MPR membuka konsultasi yang seluas-luasnya.
"Tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik, ya sama-sama kita lihat seperti apa. Apakah kemudian diskursusnya mengerucut pada satu hal, enggak perlu di amandemen atau diamandemen dengan terbatas atau agak luas ya kita lihat. Jugakan partai-partai, elemen masyarakat juga boleh sampaikan pandangannya masing-masing," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Arsul mengatakan pimpinan MPR juga tidak ingin terburu-buru untuk melakukan amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuka ruang publik agar pembahasan lebih komprehensif.
"Saya kira apa yang diinginkan PPP ini juga yang menjadi juga kesepakatan paling enggak di pimpinan MPR bahwa wacana ini kita gulirkan. Tapi proses legal dan formalnya enggak terburu-buru," ungkapnya.
Sekjen PPP ini juga tidak tertutup kemungkinan jika pembahasan amandemen itu tidak disahkan periode 2019-2024. Sebab, yang diprioritaskan adalah mendengarkan masukan dari masyarakat.
"Membuka wacana ini seluas-luasnya partisipasi publik yang nanti difasilitasi melalui program MPR," ucapnya.
Terkait usul amandemen UUD 1945 secara menyuruh, Arsul menilai tidak perlu ditendamg habis-habisan. Menurutnya usul itu harus dibukakan ruang konsultasi bagi semua pihak.
Sebelumnya, pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu Surya dan Prabowo sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh.
"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate saat membacakan kesepakatan politik usai pertemuan di kediaman Surya Paloh, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).
Baca juga:
NasDem Sebut Amandemen UUD Bisa Singgung Pemilihan Presiden jika Rakyat Menghendaki
Jika Merembet ke Pasal di Luar GBHN, PDIP Pertimbangkan Lagi Amandemen UUD 1945
Gerindra Jelaskan Isi Kesepakatan Prabowo & Paloh Soal Amandemen UUD 1945 Menyeluruh
Ketum PAN Nilai Amandemen UUD'45 Menyeluruh Timbulkan Kecurigaan Presiden Dipilih MPR
Usai Pertemuan, Prabowo dan Surya Paloh Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh