Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada: Timbulkan Masalah Serius

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.

Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Said Abdullah tercatat mendapatkan sebanyak 528.815 suara.

Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket

Penempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak yang berada di BSI.

Kreatif melakukan usaha menjemput jalan keluar atas kesulitan, bukan menunggu datangnya jalan keluar.

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Mu’ti meminta jangan ada pemaksaan kehendak atau manuver untuk menjadikan pilpres hanya satu putaran

Kejutan Saat RUU Pilkada Diubah: Kenapa Rakyat Marah?