MUI: Sekali pemerintah intervensi parpol akan terjadi kekacauan
"Tidak hanya mengacaukan parpol-parpol tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Din.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah berlaku adil dalam menangani kasus perpecahan yang menjerat partai politik. Pemerintah diharapkan mendasarkan kebijakan menurut peraturan perundangan yang berlaku.
"Jangan coba-coba (pemerintah) mengintervensi (partai politik). Sekali pemerintah mengintervensi parpol-parpol ini akan terjadi kekacauan," kata Din Syamsudin di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/12).
Menurutnya campur tangan pemerintah akan membuat partai politik hancur. Tensi perpecahan akan memanas akibat ada pilih kasih keberpihakan dari pemerintah.
"Tidak hanya mengacaukan parpol-parpol tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi melibatkan masa anggota partai politik di arus bawah," terang dia.
Selain itu, dia menilai dalam konflik di tubuh PPP dan Golkar ada indikasi campur tangan pemerintah. Hal itu sebaiknya segera dihentikan agar tak berkembang lebih parah.
"Saya menengarai cara pemerintah menghadapi masalah PPP dan Golkar semacam menimbulkan bom waktu bagi kedua partai itu. Nah ini saya minta jangan diteruskan terutama pada partai-partai lain," pungkas dia.