Munaslub harus diaudit, KPK punya sasaran tembak di Golkar
"KPK sudah punya sasaran tembak terkait banyaknya nama besar di sana," kata Hendri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, setoran Rp 1 miliar calon ketum Golkar di Munaslub dapat diindikasikan sebagai gratifikasi. Namun, hal ini sepertinya tidak terlalu digubris oleh panitia penyelenggara Munaslub, karena aturan ini tetap akan diberlakukan.
Menanggapinya, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, jika ketentuan mengenai mahar itu tetap dijalankan panitia Munaslub, maka KPK nantinya harus mengaudit keuangan partai. Karena ada beberapa caketum yang merupakan pejabat negara dan berpotensi terjerat dugaan gratifikasi tersebut.
"Saya rasa harus (diaudit). Karena saya duga, KPK sudah punya sasaran tembak terkait banyaknya nama besar di sana, termasuk Setnov (Setya Novanto), Azis (Syamsuddin), Mahyudin dan yang lainnya," ujar Hendri saat dihubungi merdeka.com, Jumat (6/5).
Selain itu, Hendri menilai bahwa konteks mahar Rp 1 miliar ini juga berpotensi menjadi alat penjegal, bagi siapapun kader Golkar yang ingin maju sebagai caketum namun terkendala besarnya mahar tersebut.
"Memang sejak awal saya yakin, mahar Rp 1 miliar ini akan menyulitkan caketum yang tidak memiliki latar belakang pengusaha," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan para caketum tersebut mengakali jeratan gratifikasi ini, Hendri mengatakan bahwa mungkin saja mereka melakukannya dengan menyuruh para pendukungnya membayarkan mahar tersebut langsung ke pihak panitia, sehingga tuduhan gratifikasi bisa dihindari.
Oleh karenanya, Hendri pun mengaku yakin jika pihak KPK juga telah memprediksikan hal-hal semacam itu, sehingga transparansi menjadi satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk melihat adanya dugaan gratifikasi di Munaslub Golkar tersebut.
"Transparansi jadi penting. Karena bisa jadi ada pendukung yang tidak memberikan donasi ke caketum, tapi langsung ke pendaftaran. Saya rasa KPK mengerti akan hal-hal semacam ini," pungkasnya.
Mahar Rp 1 miliar buat para caketum di Munaslub masih menjadi pro dan kontra di internal partai berlogo beringin. Sudah ada caketum yang setor, ada juga yang menolak karena khawatir gratifikasi seperti yang dikatakan KPK.
Baca juga:
Golkar melawan KPK soal sumbangan caketum Rp 1 M?
Hajriyanto sebut Priyo pernah tantang mundur menteri era Soeharto
Golkar putuskan sumbangan caketum tetap jalan, malahan tanpa limit
JK ngaku tak tahu ada iuran Rp 1 miliar dari caketum Golkar
Gaya caketum Golkar saat mendaftar, bawa istri hingga ustaz
Munaslub Golkar belum mulai, Watty Amir dan Tommy Soeharto gugur
Setnov diwakafkan istri, Mahyudin siap jual rumah demi takhta Golkar
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.