Muncul Nama Nonkader Jadi Calon Ketum, PPP Ingin Keluar dari Krisis
Suharso saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP, setelah ketua umum sebelumnya, Romahurmuziy terjaring OTT KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag Jatim.
Sejumlah nama dimunculkan sebagai bakal kandidat Ketua Umum dalam Muktamar IX yang akan digelar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada akhir Desember 2020 nanti. Menariknya, dari enam nama yang sudah muncul, tiga di antaranya merupakan non kader PPP. Bahkan, ada yang masih menjadi pengurus aktif di partai lain.
Nama-nama tersebut yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mantan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Mardiono. Dua nama lain yakni Suharso Manoarfa dan Akhmad Muqowwam yang sama-sama kader senior PPP.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Kenapa Ma'ruf Amin hadir di muktamar PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
Suharso saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP, setelah ketua umum sebelumnya, Romahurmuziy terjaring OTT KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag Jatim.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP, M, Arwani Thomafi, masuknya nama-nama nonkader itu sebagai strategi agar partainya bangkit dari keterpurukan saat ini. "Itu adalah upaya kita untuk ke luar dari krisis sejak Pemilu 2019, yang saat itu kita hanya dapat kursi sangat minimalis. PPP adalah partai yang telah melewati berbagai ujian sejak awal rezim Orba," tutur Arwani saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darussholah, Jember, Jawa Timur pada Rabu (28/10).
Enam nama bakal calon ketum tersebut, menurut Arwani tidak hanya diusulkan oleh pengurus PPP di daerah. "Karena muktamar ini adalah forum tertinggi yang tidak hanya milik kader, tapi juga seluruh masyarakat. Sehingga aspirasi dan masukan yang disampaikan kepada kami baik struktur partai maupun masyarakat, terkait format PPP masa depan agar bisa keluar dari krisis, akan kita musyawarahkan,” jelas pria yang juga anggota Komisi 2 DPR RI ini.
Wacana ke luar dari Citra Partai Islam
Tidak hanya suksesi ketua umum. Muktamar IX yang rencananya akan digelar di Makasar, Sulsel itu juga akan merumuskan rebranding partai agar bisa mendulang simpati dan suara lebih besar di Pemilu 2024.
Sejauh ini, terdapat tiga opsi yang mengemuka dan akan dibahas bersama dalam forum muktamar. Pertama, memperkuat aspek kesejarahan PPP yang di awal pendiriannya merupakan hasil penggabungan dari seluruh ormas dan partai Islam yang ada di Indonesia. Pada masa Orba baru berdiri, empat partai dan ormas, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Pergerakan Tarbiah Islam (Perti) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengadakan fusi untuk berdirinya PPP.
"Modal aspek kesejarahan itu akan kita perkuat untuk meraih simpati dari umat," tutur Arwani.
Rencana strategi kedua, PPP akan mengadopsi model-model politik kekinian, termasuk dengan merangkul generasi milenial- sehingga tampil lebih fresh. Strategi ini rencananya akan digabungkan dengan strategi memperkuat aspek kesejarahan PPP sebagai rumah bersama umat Islam.
"Agar partai lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Dua warna itu, yang coba akan kita gabungkan," jelas alumnus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini.
Di luar itu, sempat mengemuka wacana agar PPP meninggalkan citra tradisionalnya sebagai partai Islam. Sebab, citra yang puluhan tahun melekat itu dinilai sebagian kalangan telah membelenggu PPP. Namun wacana ini diyakini Arwani tidak akan didukung oleh mayoritas pengurus PPP di muktamar nanti.
"Ada aspirasi seperti itu, tetapi sebagian besar ingin agar memakai ide pertama dan kedua tadi," papar Arwani.
Selain muktamar, PPP juga akan menggunakan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang untuk memanaskan mesin partai. Arwani mengaku partainya cukup optimistis akan meraih banyak kemenangan dalam Pilkada serentak 2020 sebagai modal untuk bertarung lagi di Pemilu 2024.
"Ada banyak kader PPP yang ikut serta sebagai kandidat. PPP menjadikan hajatan Pilkada 2020 ini sebagai starting untuk konsolidasi kekuatan struktur partai. Dari 180 Pilkada yang kita ikuti sebagai pengusung, target kita bisa menang di 100 daerah," pungkas Arwani.
(mdk/eko)