NasDem Dukung Omnibus Law Masuk Prolegnas
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, usulan Omnibus Law ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sesuai UU MD3 dan UU Pembuatan Perundang-undangan. Jhonny mengatakan ini merupakan inisiatif pemerintah namun pihak DPR juga mendukung hal ini.
Pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan usaha dan investasi di Tanah Air. Salah satu caranya yaitu menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha. Omnibus Law merupakan skema penyatuan sejumlah aturan yang terkait.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, usulan Omnibus Law ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sesuai UU MD3 dan UU Pembuatan Perundang-undangan. Jhonny mengatakan ini merupakan inisiatif pemerintah namun pihak DPR juga mendukung hal ini.
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Bagaimana cara Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara? Kebebasan berpendapat adalah hal yang harus dilindungi dan ditegakkan. Tiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan dan pendapat di muka umum, tanpa dihalangi atau dikriminalisasi.
-
Apa isi dari Pakta Tripartit? Perjanjian ini mengakui dan menghormati kepemimpinan Jerman dan Italia di Eropa, dan Jepang di Asia Timur Raya. Perjanjian ini juga menjanjikan bantuan bersama jika salah satu negara penandatangan diserang oleh Amerika Serikat, yang saat itu masih netral.
-
Siapa yang ikut merapatkan barisan di pertemuan Koalisi Perubahan? FOTO: Momen Anies-Muhaimin dan Pimpinan Koalisi Perubahan Rapatkan Barisan Bahas Hak Angket Dalam momen tersebut, Koalisi Perubahan menegaskan pihaknya tetap solid dalam menyikapi perkembangan politik usai pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kiri) bersama pimpinan Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua kanan) dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
"Rencana untuk membuat UU ini itu sebetulnya nanti akan membuat modifikasi-modifikasi UU dari beberapa UU yang isinya sama dan bisa saja beririsan mau disatukan di dalam dua UU ini. Nah niat Presiden untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah UU dgn meningkatkan kualitas UU, ini harus kita dukung," ujar Jhonny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/10).
Jhonny mengharapkan Presiden menjadikan omnibus law ini sebagai prioritas dan untuk menjadi prioritas menurutnya harus masuk Prolegnas, oleh karena itu harus adanya mekanisme Pemerintah yang terencana dengan baik untuk mewujudkannya.
Masyarakat juga diharapkan untuk dilibatkan dalam rencana awal untuk aktif berpartisipasi mengawal rencana omnibus law. Ia tidak ingin, ada pro dan kontra setelah rencana tersebut rampung.
"Dan satu lagi, pelibatan masyarakat. Kita harapkan terkait dengan kedua rencana membuat uu baru itu masyarakat dari awal perlu terlibat. Jangan sampai partisipasi masyarakat itu di ujung, nanti ada pro kontra setelah di ujung. Untuk koefisiensi dan kecepatan kita membuat Undang-undang dari awal kita bicarakan itu," tandasnya.
Baca juga:
Penerapan Omnibus Law Dinilai Beri Kepastian Hukum ke Investor
Menko Darmin: Penerapan Omnibus Law Tunggu Disahkan Jokowi
Pemerintah Siapkan Omnibus Law Permudah Investasi di Tanah Air
Pemerintah Pastikan Rencana Omnibus Law Tak Akan Ganggu Penerimaan Daerah
Menteri Sri Mulyani Sebut Penggabungan 72 Perizinan Mencakup Milik Pusat dan Daerah
Selain Investasi, Pemerintah Turut Kaji Omnibus Law Perpajakan dan Izin Ekspor Impor
Butuh Omnibus Law, Pemerintah Nilai Iklim Investasi Properti RI Tak Menarik