Ngototnya PDIP ingin Budi Gunawan harus tetap jadi Kapolri
Padahal, banyak pihak yang mendesak agar Presiden Joko Widodo mencabut nama Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri.
Status tersangka gratifikasi yang diputuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, tak membuat dukungan kepada mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut hilang.
Buktinya, DPR khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ngotot menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Hal tersebut semakin nyata dengan dinyatakannnya Budi Gunawan dinyatakan lolos sidang fit and proper test calon kapolri di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Jakarta.
Padahal, banyak pihak yang mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), mencabut nama Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri.
Berikut ini, ngototnya PDIP dan DPR Budi Gunawan harus tetap jadi Kapolri yang di rangkum merdeka.com, Kamis (15/1):
-
Kapan Sahrul Gunawan diwisuda? Alhamdulillah, guys! Hari ini, Selasa, 21 November 2023, setelah sukses banget lulus sidang tesis bulan April kemarin, kita semua merayakan Wisuda Magister Ilmu tafsir Al Quran universitas PTIQ yang pertama.
-
Kapan Atang Sendjaja meninggal? Pada 29 Juli di tahun itu menjadi hari duka bagi AURI.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Ganjar Pranowo menemani Kaisar Jepang berkeliling Candi Borobudur? Pada Kamis (22/6), Kaisar Jepang, Hironomiya Naruhito berkunjung ke Candi Borobudur.
-
Kapan Gunawan tertinggal rombongan mudik? Di tengah perjalanan, Senin (8/4) sekira pukul 02.00 WIB saat sopir istirahat, ia pergi ke toilet. Namun saat kembali, mobil yang ditumpanginya sudah pergi.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
PDIP ngotot Budi Gunawan tetap jadi Kapolri
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Giersang menegaskan, harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Dia minta Komjen Budi Gunawan tetap diproses di Komisi III DPR menjadi calon Kapolri meski sudah jadi tersangka.
"Kami tetap berjalan pada rel politik yang ada, sekarang di Komisi III sedang dilaksanakan, tata cara kerja dalam rangka pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).
Bahkan menurut dia, Komisi III tetap akan melakukan kunjungan kerja ke kediaman Budi Gunawan di daerah Pancoran, Jakarta Selatan.
"Hari ini kami berencana akan datangi rumah Budi Gunawan, melihat bagaimana. Kita pegang praduga tak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tegas dia.
PDIP: Yang penting Budi Gunawan dilantik dulu
Anggota komisi III DPR dari PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan status tersangka yang disandang Komjen Pol Budi Gunawan tak menjadi masalah. Hal itu tak menyurutkan dukungan terhadap Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.
"Bagi kami itu soal kedua (status tersangka). Yang penting Budi Gunawan dilantik dulu (jadi Kapolri)," kata Trimedya Panjaitan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/1) usai fit and proper test.
Trimedya menegaskan, pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang harus dihormati. PDIP bahkan memuji niat Budi Gunawan jika menjadi kapolri siap membuat lelang jabatan.
"Pertama kita hormati surat Presiden, sejak Da'i Bahtiar DPR tidak pernah menolak usulan Presiden. Lelang jabatan di Polri, program dia (Budi Gunawan) itu sesuatu yang baru," jelas Trimedya.
PDIPDIP: Semua pihak harus berkepala dingin tanggapi status Komjen Budi
Plt Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka secara tiba-tiba oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengejutkan, namun harus disikapi secara hati-hati. Semua pihak harus berkepala dingin menanggapinya.
"Jangan sampai unsur politiknya lebih dominan sehingga ada kesan mempermalukan institusi Presiden dan Polri," kata Hasto, di Jakarta, Selasa (13/1).
Dia meminta agar keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan dihormati. Dia mencium lebih banyak aroma politis ketimbang aspek hukum dalam penetapan tersangka Budi Gunawan.
"Pada awalnya proses penetapan calon Kapolri berjalan sesuai mekanisme Undang-undang, di mana kita menghormati rekomendasi Kompolnas dan Presiden. Serta menempatkan penghormatan pada kewenangan Presiden untuk memutuskan. Namun belakangan muncul berbagai skenario yang dirasakan sangat kuat aspek politiknya," jelas Hasto.
DPP PDIP instruksikan fraksi muluskan Budi jadi Kapolri
Anggota komisi III DPR dari PDIP Trimedya Panjaitan mengakui mendapatkan instruksi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Dirinya diminta DPP PDIP memuluskan proses tersebut agar Komjen Pol Budi Gunawan disetujui oleh DPR sebagai calon Kapolri.
"Pesannya ya kita diminta ikuti fit and proper test di Komisi III. Fraksi itu kan kepanjangan tangan dari DPP, itu saja pesannya," kata Trimedya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
Dia menilai, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri ini berlangsung dengan lancar. Komjen Pol Budi Gunawan memiliki program-program yang bagus untuk memajukan Polri ke depan.
"Mudah-mudahan mulus sampai Paripurna. Kami diminta jalan terus sama ketua fraksi (Olly Dondokambey)," terang dia.
Diketahui, Semalam ketua umum PDI Perjuangan Megawati bertemu dengan ketua fraksi PDIP Olly Dondo Kambey, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, Ketum PKPI Sutiyoso dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di kediamannya Teuku Umar. Pertemuan itu diduga kuat terkait acara penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK.