Nurdin Halid daftar bakal cagub Sulsel dari PDIP

Pengurus DPD PDIP Sulsel dengan programnya 'menjemput bola' mendatangi kediaman Nurdin Halid pada Senin (5/6) malam. Sebelumnya, pengurus PDIP telah melakukan pertemuan dengan kandidat lain seperti Nurdin Abdullah, Abd Rivai Ras dan Agus Arifin Nu'mang.

Bakal Calon Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar, Nurdin Halid akhirnya mendaftar menjadi salah satu kandidat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel.

"Kedatangan pengurus PDIP tentu menjalin silaturahim. Ada komunikasi politik tentunya dan tahapan yang saya harus ikuti dalam proses pendaftaran ini," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/6) seperti dikutip Antara.

Pengurus DPD PDIP Sulsel dengan programnya 'menjemput bola' mendatangi kediaman Nurdin Halid pada Senin (5/6) malam. Sebelumnya, pengurus PDIP telah melakukan pertemuan dengan kandidat lain seperti Nurdin Abdullah, Abd Rivai Ras dan Agus Arifin Nu'mang.

Dalam pertemuan itu, rombongan DPD PDIP Sulsel dipimpin Andi Ansyari Mangkona selaku Dewan Kehormatan, Iqbal Arifin sebagai Ketua Bappilu serta Nicolaus Beni bertindak sebagai LO partai bersama fungsionaris lainnya menyerahkan formulir pendaftaran kemudian diisi Nurdin di rumahnya jalan Mapala Makassar.

Ansyari pada kesempatan itu menegaskan PDIP saat ini belum menentukan kandidat untuk di usung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Juni 2018 nanti. Kendati adanya isu beredar sudah ada kandidat yang ditunjuk, pihaknya membantah itu.

"Sampai sekarang PDIP belum menentukan siapa yang diusung, kalau pun ada informasi yang beredar bahwa si A sudah didukung itu tidak benar, sekarang ini kita masih menjaring dan mempertimbangkannya," kata Ansyari.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Sulsel, Iqbal Arifin mengatakan Pilkada adalah hal yang biasa dalam menentukan satu pemimpin. Lembaga atau organisasi yang mencalonkan kandidat melalui Partai Politik maupun secara independen.

Namun, melalui parpol, lanjut dia, partai bisa menentukan calon secara resmi, meski sebelumnya dijadikan sebagai bakal calon sebelum ada ketetapan dari penyelenggara pilkada. Pihaknya juga memberikan apresiasi mendaftarnya Nurdin Halid di PDIP.

"Meski PDIP bisa saja maju mengusung calon, tapi itu tidak kita lakukan. Kami memberikan apresiasi tinggi karena Golkar membukakan pintunya di Sulsel. Kita bisa tahu kekuatan bila sama-sama saling dukung, mengingat PDIP dan Golkar sudah menjalin koalisi secara nasional," paparnya.

Saat ditanya wartawan apakah ada sinyal bersatunya merah-kuning di Sulsel seperti koalisi yang terbangun di tingkat pusat, kata dia, semua nantinya akan ditentukan oleh tingkat pimpinan di pusat.

"Kami siap saja berkoalisi dengan siapa saja termasuk golkar, tetapi semua keputusan dan nama-nama yang akan diusung diputuskan di tingkat pusat," paparnya kepada wartawan.

Sedangkan Nurdin saat pertemuan itu mengemukakan dirinya sudah bertemu dengan salah seorang elite PDIP kini menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, bahkan dirinya sudah memberitahu akan mendaftar di partainya.

"Saya sudah bicara dengan Pak Puspayoga bukan hanya persoalan partai tapi soal Koperasi. Beliau merespon saya mendaftar di PDIP, tetapi sekali lagi itu semua ada mekanismenya, saya ikut saja tahapannya," beber Ketua Dekopin Pusat itu.

Kemudian disinggung wartawan apakah dirinya sudah meminta restu kepada Presiden Jokowi di saat bersamaan Nurdin mengaku sudah bertemu Presiden, kata dia, tidak ada dibicarakan soal politik, tetapi tentang rencana pelaksanaan Kongres Dekopin di Makassar.

"Tidak ada dibicarakan itu waktu saya bertemu presiden, tetapi untuk penyampaiannya, itu rahasia saya dengan beliau," ujar mantan Ketua PSSI ini berkelakar dengan awak media.

Baca juga:
Yorrys sebut Setnov akan tersangka, Nurdin bilang tak ada pemecatan
Klaim Golkar solid, Nurdin Halid pastikan tak ada desakan munaslub
Golkar nilai pertemuan Jokowi dan SBY ademkan ketegangan elite
Nurdin Halid: Ical enggak mungkin menolak Setnov jadi ketua DPR lagi