Nurdin sebut penolakan munaslub karena tak ada legal standing
Nurdin mengaku setuju munaslub tapi harus ada dasar hukum yang kuat sehingga hasilnya tidak digugat lagi.
DPP Golkar Munas Ancol menuding Rapimnas yang diselenggarakan kubu Munas Bali adalah rekayasa semata. Menurut mereka, sejak Rapimnas berjalan, terdapat sinyal adanya pembatalan Munaslub yakni penolakan sebagian besar oleh para ketua DPD I.
Waketum DPD Golkar Munas Bali, Nurdin Halid menjelaskan hal ini. Menurutnya, legal standing partai menjadi kendala terlaksananya Munaslub.
"Munaslub ini tak semudah yang kita bayangkan. Katakan (rapimnas) memutuskan Munaslub, legal standing mana yang dipakai, Munas Riau atau Munas Bali. Kalau tidak, Munaslub jelas legal standingnya ke pengadilan," kata Nurdin di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Nurdin mengatakan, keberatan DPD I untuk mengadakan Munaslub adalah soal legal standing ini agar suatu saat tidak diganggu-gugat lagi. Sebab pengurus Golkar hasil Munas Riau sudah menghasilkan dua Munas baru selama ini yaitu Bali dan Ancol.
"Munas Riau sudah menyelenggarakan dua munas, Bali dan Ancol. Kalau Munas Riau diperpanjang, kalau enggak jelas nanti digugat lagi," tukas dia.
Bagi dia, jalan keluar dari konflik ini adalah mencari legal standing Munaslub. "Penyelesaiannya politik, tapi saat kita memutuskan harus legal standing yang kuat," ujarnya.
Nurdin sendiri mengaku setuju agar Munaslub bisa terwujud agar kedua kubu bisa kembali bersatu. "Saya cenderung kita Munaslub supaya kerikil-kerikil sudah tidak ada," pungkas dia.
Baca juga:
Ical dukung Setya Novanto rombak fraksi Partai Golkar di DPR
Nurdin Halid klaim pemerintah sudah restui Golkar kubu Ical
Tak setuju usul Agung, Ical sebut Munaslub tak libatkan tim transisi
Hari ini Partai Golkar akan deklarasi dukung Jokowi
Idrus Marham bantah Munaslub Golkar atas perintah JK
DPD I menolak Munaslub, Idrus Marham sebut bukan keputusan final
Nurdin Halid: 21 DPD I Golkar menolak munaslub
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Golok Sulangkar dianggap sakral? Bagi masyarakat Banten, golok Sulangkar menjadi senjata tradisional yang sakral. Ini terkait bahan bakunya yang menggunakan besi tua yang disinyalir tetap hidup saat dijadikan bahan golok.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).