PAN: Kasus Covid-19 Lebih Tinggi di Daerah Tidak Melaksanakan Pilkada
Guspardi menegaskan, tidak mungkin pelaksanaan Pilkada ditunda. Sebab, tahapan proses pelaksanaan Pilkada banyak dan waktunya sudah sangat mepet.
Angka kasus positif Covid-19 masih tinggi jelang 5 hari pelaksanaan Pilkada 2020. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus yakin hari pencoblosan bisa aman dari corona dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Intinya pelaksanaan Pilkada 9 Desember dengan catatan harus melaksanakan protokoler kesehatan secara ketat. Artinya kalau kita masih optimis bahwa pelaksanaan Pilkada bisa dilaksanakan 9 Desember, dan kami komisi II sudah memantau, melakukan supervisi, melakukan pengawasan ke beberapa daerah," katanya, Jumat (4/12).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Mengapa Pilkada 2020 disebut sebagai momen penting dalam demokrasi Indonesia? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Menurutnya, terjadinya tren naiknya kasus Covid tidak dikarenakan oleh prosesi pelaksanaan Pilkada 9 Desember. Dia bilang, daerah yang tidak melaksanakan Pilkada justru angka Covid nya tinggi.
"Antara yang tidak melaksanakan Pilkada dan melaksanakan Pilkada malah lebih tinggi yang tidak melaksanakan Pilkada, contoh misalkan DKI Jakarta tidak melaksanakan Pilkada tapi trennya naik, misalkan di Padang gak melaksanakan Pilkada trennya naik," tuturnya.
Guspardi menegaskan, tidak mungkin pelaksanaan Pilkada ditunda. Sebab, tahapan proses pelaksanaan Pilkada banyak dan waktunya sudah sangat mepet.
"Kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa, ada bencana alam, banjir, gempa yang dahsyat dan sebagainya," jelas dia.
"Dari kondisi pandemi Covid itu yang perlu dilakukan KPU dan stakeholder, elemen masyarakat bagaimana menegakkan protokol kesehatan secara ketat," tutup Guspardi.
Baca juga:
Ganjar Siap Gelar Pemungutan Suara Pilkada 2020 di Tengah Lonjakan Covid-19
Tokoh Lintas Agama di Sumut Doakan Pilkada Damai Bebas Covid-19
KPU Tak Paksa Pasien Covid-19 Kritis Gunakan Hak Pilih di Pilkada
Debat Ketiga Pilwali Makassar, Paslon 04 Singgung Perlindungan Pekerja Perempuan
Kapolda Kalsel Siapkan 4 Kompi Brimob, Pertebal Pengamanan Pilkada