PAN Klaim Mayoritas Fraksi Partai Dukung Pimpinan MPR Ditambah jadi 10 Kursi
Saleh mengklaim, partai yang merespons baik penambahan pimpinan adalah Gerindra, PKS, PPP dan PKB.
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut sebagian besar partai merespons baik wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10. Wacana tersebut sudah melewati pembahasan bersama seluruh fraksi dan perwakilan DPD.
Saleh mengklaim, partai yang merespons baik penambahan pimpinan adalah Gerindra, PKS, PPP dan PKB. Namun, dia tidak ingin menyimpulkan sudah ada kesepakatan.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Siapa yang memberikan komentar mengenai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
"Ini ada arah yang positif untuk itu. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan keputusan-keputusan kita serahkan dulu kepada pimpinan fraksi dan partai politik," ujar Saleh di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Sementara, partai yang masih bersikap menolak adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Saleh mengklaim belum ada karena pembicaraan tersebut belum secara resmi di rapat gabungan.
"Saya kira belum menolak lah mungkin masih ingin mendalami membahas lah. Karena menolak itu di rapat gabungan," ucapnya.
Rencananya Rapat Gabungan akan dilaksanakan pada 28 Agustus. Namun, Badan Pengkajian MPR meminta penambahan waktu. Sebab yang dibahas cukup banyak tidak hanya terkait perubahan tatib pimpinan, tetapi juga terkait rekomendasi amandemen UUD 1945.
"Hari ini badan pengkajian sudah meminta waktu perpanjangan. Perpanjangan waktu jangan tanggal 28 kasih waktu beberapa waktu lagi untuk memperdalam materi-materi," jelas Wasekjen PAN itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyebut pihaknya mengincar pimpinan MPR. Dia berharap bergabungnya PAN untuk menguatkan posisi MPR.
"Kita ingin memiliki penguatan di parlemen salah satunya dengan kehadiran PAN di paket pimpinan MPR. Jadi ini sudah dibicarakan menyeluruh, lintas partai," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
Baca juga:
Meski Agenda DPR Padat, Fadli Zon Sebut Revisi Penambahan Pimpinan MPR Bisa Dilakukan
Fadli Zon Yakin Penambahan Pimpinan MPR Tak akan Bebani Anggaran Negara
MPR Belum Putuskan Soal Penambahan Kursi Pimpinan
Kandidat Calon Pimpinan DPR dari NasDem: Johnny G Plate, Ahmad Ali & Rachmat Gobel
Golkar Tolak Revisi UU MD3 Tambah 10 Pimpinan MPR: Belum Diterapkan Mau Diubah Lagi