PAN Tegaskan Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
Eddy menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah mengutarakan pernyataannya akan patuh terhadap konstitusi. Dia meminta hal ini tak dijadikan polemik.
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengungkapkan partainya tegas menolak wacana masa jabatan Presiden tiga periode. Dia bilang, periodesasi presiden didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dibatasi hanya dua kali periode.
"Pada prinsipnya saya kira banyak sekali elemen bangsa baik itu dari jalur politik, dari jalur akademisi, dari jalur pemerhati sosial dari jalur pakar hukum semua menyuarakan hal yang sama bahwa periodesasi presiden didasarkan pada undang-undang dasar 1945 yang dibatasi dua kali lima tahun maksimal," katanya lewat pesan suara," Selasa (22/6).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Gedung Pancasila berada di mana? Tidak semua bangunan lawas bisa lestari hingga sekarang. Sayangnya, sebagian di antaranya dibiarkan tak terawat kendati memiliki nilai sejarah, salah satunya gedung Pancasila yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
"Oleh karena itu tentu kita sebagai warga negara yang patuh terhadap konstitusi yang kita akan memegang amanah konstitusi tersebut," sambungnya.
Eddy menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah mengutarakan pernyataannya akan patuh terhadap konstitusi. Dia meminta hal ini tak dijadikan polemik.
"Saya kira pandangan ini juga dikuatkan oleh pernyataan Presiden bahwa Presiden akan berpegang teguh kepada konstitusi, saya kira hal ini tidak perlu di perdebatkan atau dijadikan diskursus lebih lanjut lagi," ucapnya.
Menurut Eddy, banyak hal lebih penting perlu ditangani dalam masa pandemi Covid-19 yang penyebarannya saat ini sangat tinggi. Eddy mengajak untuk fokus memanfaatkan sumber daya sumber daya dan tenaga untuk penanganan Covid.
"Karena banyak saudara kita membutuhkan penanganan kesehatan dimana kita perlu berpartisipasi aktif untuk menangani hal tersebut ketimbang membahas dikursus yang justru menghabiskan waktu dan tenaga pada saat tenaga kita dibutuhkan untuk membantu masyarakat," pungkasnya.
(mdk/lia)