Parpol jangan cederai hak prerogatif presiden dalam merombak kabinet

"Presiden Jokowi sudah memberikan warning, jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif."

Sejumlah pihak, utamanya partai politik (parpol), diminta untuk tidak mendikte dan mendorong-dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perombakan (reshuffle) kabinet. Sebab, hal itu dinilai sama saja mencederai hak prerogatif presiden.

"Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif presiden, jadi (parpol) jangan mendikte presiden soal reshuffle," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, di Jakarta, Rabu (6/4).

Menurutnya, parpol pendukung utama pemerintah semestinya dapat menghargai hak prerogatif presiden untuk menilai dan mengevaluasi para pembantunya.

Selain itu, lanjut Siti, reshuffle kabinet harus dilakukan secara profesional dan memiliki indikator penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala negara.

"Sehingga variabel indikator yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus mempersiapkan menteri yang siap tancap gas, yang siap untuk kerja dan kerja," tegasnya.

Menurut Siti, perombakan kabinet akan menuai risiko dan konsekuensi terhadap roda pemerintahan. "Karena Kabinet Kerja itu kan bukan hanya slogan kosong. Maka dibutuhkan pasukan di Kabinet Kerja itu satu komando, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayaknya itu yang harus dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan yang menyebut, adanya fitnah secara sistematis yang dilancarkan sesama politikus pendukung pemerintah untuk merebut beberapa kursi menteri. Misalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Daniel meminta agar sesama partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tidak saling menjatuhkan. Dan partai atau siapapun tidak perlu mendikte dan menekan presiden untuk merombak kabinet.

“Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi ‎dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat,” tegas Daniel.

Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang mendikte apalagi mendorong dalam urusan reshuffle. Dan Jokowi meminta para menterinya untuk fokus bekerja.

“Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte,” tegas Jokowi, Minggu (3/4).

Baca juga:
Cak Imin marah PDIP ingin rebut kursi Menteri Desa
Soal reshuffle, NasDem tak sudi menterinya digoyang partai lain
Fadli soal isu reshuffle: Apa yang mau direbutkan?
Tak perjuangkan RUU PRT, Jokowi diminta reshuffle Menteri Hanif
Ini bukti Menteri Susi kerja keras bukan kejar jabatan