Partai Buruh Siap Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Said Iqbal akan memberikan surat rekomendasi gubernur Jakarta secara langsung kepada Anies dan mempersilakan mantan capres itu terus komunikasi dengan PDIP.

Partai Buruh memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Hari ini, Anies Baswedan dijadwalkan berkunjung ke Kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh, Jalan Tebet Timur Dalam VIII, Jaksel pada Minggu (25/8).

"Partai Buruh memang mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur. Kemungkinan PDIP dan partai buruh. (Jadi) dua yang mengusung," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, di KPU RI.

Said Iqbal akan memberikan surat rekomendasi gubernur Jakarta secara langsung kepada Anies. Dia mengharapkan Anies untuk membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan demi memperkuat dukungan sebagai calon gubernur Jakarta.

"(Komunikasi dengan PDI Perjuangan) Itu urusannya pak Anies ya," ucap dia.

Kedatangan Partai Buruh hari ini ke KPU untuk kembali menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-undang Pilkada terus berlanjut.

"Hari ini lebih dari 500 orang hadir dalam aksi buruh dan mahasiswa dan masyarakat," kata Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan, aksi ini serempak di seluruh Indonesia. Partai Buruh mendesak KPU mengeluarkan PKPU yang sesuai isi keputusan MK Nomor 60 dan Nomor 70.

"Tidak ada tafsir lain, jadi hanya menuntut KPU pusat mengeluarkan menerbitkan menandatangani PKPU yang baru tentang Pilkada seusai keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 Tahun 2024," ucap dia.

Said Iqbal menambahkan, Partai Buruh beranggapan dinamika politik yang terjadi kini hanya lisan. Partai Buruh akan mengawal sampai dengan 27 Agustus dalam bentuk aksi yang eskalasinya akan meningkat terus.

"Bila KPU pusat main-main dengan PKPU yang baru, dengan cara buying time, dengan mengulur-ngulur waktu sehingga PKPU yang baru tidak berlaku, karena sudah ditutup masa pendaftaran, maka kita akan kepung, kita menginap di kantor KPUD di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, Provinsi, dan termasuk di KPU pusat," ucap dia.

"Aksi akan diperluas aksi akan dilanjutkan sampai KPU dan DPR tunduk pada konstitusi demokrasi yang tertinggi adalah hak memilih dan dipilih tidak boleh ada satu orang pun warga negera RI yang kehilangan hak memilih bahkan dijegal hak dipilihnya partai buruh," dia menambahkan.

Said Iqbal mengingatkan KPU jangan coba-coba tantang rakyat. KPU adalah wasit di dalam demokrasi. Sehingga tidak boleh wasit ikut main.