PBNU dan PKB Memanas, Ini 10 'Ultimatum' Warga Nahdliyin

Warga Nahdliyin yang tergabung komunitas Jaringan Nahdliyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) prihatin terhadap kisruh PBNU dan PKB.

Warga Nahdliyin yang tergabung komunitas Jaringan Nahdliyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) prihatin terhadap kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB.

"Kami perlu untuk menyatakan sikap, yang didasari nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah dan AD/ART yang menjadi konstitusi Nahdlatul Ulama. Yang seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama. Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984," tutur kordinator JPNK NU, Imam Baihaqi, Minggu (11/8/2024).

Imam, warga Nahdliyin kultural yang tergabung dalam JNPK-NU mengeluarkan pernyataan sikap. Pertama, mengimbau semua pihak, terutama PBNU, menjaga Ukhuwah Nahdliyyah dan Ukhuwan Wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kedua, meminta PBNU kembali meneguhkan Khitthah dan menguatkan kembali posisinya sebagai kekuatan Civil Society yang independen. Ketiga, meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin;

"Keempat Mendorong PBNU mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi sehingga bisa sejalan mandat konstitusi Organisasi (qonun asasi dan AD/ART)," tuturnya.

Selanjutnya, kata Imam, ke lima memohon PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU. Keenam, mempertanyakan kebijakan larangan menarik iuran warga ('ianah syahriah), karena telah diatur dalam AD/ART.

Ketujuh, mendorong PBNU membangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi, tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan; termasuk dengan menerima konsesi tambang Batubara, suatu industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan berpotensi konflik sosial.

Delapan, memohon kepada PBNU untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI, sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.

Kesembilan, berharap PBNU lebih memperhatikan masalah-masalah keummatan daripada politik kekuasaan, agar marwah ke-NU-an kembali terjaga sebagai Ormas sosial keagamaan.

"Demikian pernyataan sikap JNPK-NU sebagai respons terhadap perkembangan NU saat ini," tutupnya.

JNPK-NU:

1. Imam Baehaqi

2. Mustafid

3. Nur Kholiq Ridwan

4. Hasan Basri

5. Aguk Irawan

6. Ismahfudi

7. KH. Abdul Muhaimin

8. Zuhdi Abdurrahman

9. Mathori a. Elwa

10. Hindun

11. Yaqin

12. KH Marzuki Kurdi

13. KH. Imam Aziz

14. Mustagfiroh Rahayu

15. Siti Amirotus Sholihah

16. Janet Nur Jannah

17. Titi Fatihah

18. Arifudin

19. Ichwan

20. Ahmad Solehudin

21. Hidayatut Thoyyibah

22. Dimyati

23. Sabar Imron

24. Yusuf Anas

25. Abdul Waidl

26. Imam Nawawi

27. Aris Anwar

28. Imron Rosyadi

29. Hasan Basri

30. Luthfi Rahman

31. A. Maulani

32. Nuruddin Amin