PDIP bilang ajakan debat Rizal buat JK jangan disalahartikan

"Jadi enggak perlu dipandang sebagai sebuah pertentangan. Ini hanya berbeda konsep kerja saja," kata Masinton.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan ajakan Menko Kemaritiman Rizal Ramli berdebat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan umum jangan salah diartikan. Sebab, Rizal Ramli mempunyai karakter yang blak-blakan jika ada perbedaan dalam pandangannya.

"Bukan maksudnya debat secara terbuka gitu, enggaklah. Beliau (Rizal Ramli) kan kalau ada hal yang ingin dia benahi langsung disampaikan. Jadi enggak perlu dipandang sebagai sebuah pertentangan. Ini hanya berbeda konsep kerja saja," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/8).

Menurut Masinton, jika ada perbedaan pendapat para menteri kabinet kerja untuk diselesaikan secara internal. Perbedaan pendapat yang terjadi Rizal Ramli dengan Menteri BUMN Rini Soemarno suatu hal yang tidak perlu dihebohkan.

"Enggaklah kalau keliru. Ini kan persoalan karakter saja. Buktinya tadi para Menko-nya kan kumpul. ‎Ajakannya bukan debat terbuka. Itu dibicarakan secara terbuka kan bisa. Intinya ke depannya nanti di internal saja," kata dia.

Sebelumnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya Menko Kemaritiman Rizal Ramli memahami terlebih dahulu setiap persoalan yang ada sebelum berkomentar. Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli justru menantang JK untuk berdiskusi di depan umum.

"Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta Selasa (18/8).

Rizal baru dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Tetapi Rizal sudah melakukan manuver-manuver dan membuat menteri-menteri Kabinet Kerja berang.

Pertama, Rizal meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pembelian pesawat Airbus menuai polemik. Terkait pembelian pesawat Airbuss oleh PT Garuda Indonesia, JK mengatakan, proses pembelian dilakukan apabila memang diperlukan.

Selain itu, Rizal Ramli juga pernah menyatakan bakal mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt andalan Presiden Jokowi dan 7 ribu megawatt peninggalan presiden terdahulu.

"Target 35 ribu megawatt dan sisa target masa SBY 7 ribu megawatt. Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Dia menilai banyak persoalan bakal menghambat pembangunan megaproyek tersebut. Di antaranya pendanaan harus mengandalkan swasta.

Di sisi lain, harga jual listrik masih belum menarik buat investor. Kemudian, pembebasan lahan.

"Harganya memang nggak menarik. Hanya 6 sen karena dia dapatin konsesinya dia nggak bangun, karena secara ekonomi finansialnya belum feasible," paparnya.

Diketahui sebelumnya, JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.