PDIP, Golkar dan Gerindra Bisa Koalisi Ajukan Satu Nama Ketua MPR
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menduga akan ada beberapa opsi saat pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024. Pertama opsi kemungkinan aklamasi, tiga paket yang terbagi dari sembilan fraksi, dan perkumpulan tiga besar partai pemenang pemilu.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menduga akan ada beberapa opsi saat pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024. Pertama opsi kemungkinan aklamasi, tiga paket yang terbagi dari sembilan fraksi, dan perkumpulan tiga besar partai pemenang pemilu.
Hendrawan menjelaskan, aklamasi hanya bisa dilakukan jika muncul tokoh yang bisa menjembatani semua fraksi. Namun, kata dia, saat ini belum ada tokoh yang memungkinkan menjadi jembatan antar fraksi.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Siapa yang memberikan komentar mengenai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
"Kita membutuhkan figur karena dalam reformasi ini yang masih baru Pak Taufik Kiemas 2009. Kita punya enggak figur sekaliber Pak Taufik dengan komunikasi politik yang begitu hebat menjadi jembatan kebangsaan antar fraksi dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
"Kalau dilihat dari nama-nama yang berbeda, minta maaf kelihatannya aklamasi agak susah figur-figur ya yang beredar," sambungnya.
Kemungkinan kedua, ada tiga paket pimpinan MPR yang terdiri dari sembilan partai besar. Nantinya, lanjut Hendrawan, bisa saja partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra membuat paket pimpinan sendiri.
"Jadi bayangan saya misalnya PDIP sebagai pemenang pertama satu paket pilih 2 partai yang lain, 2 DPD. Gerindra paket 2 partai lain plus 2 DPD, Golkar 3 partai plus 2 DPD. Nanti ada 3 paket di MPR dan paket ini merupakan sajian menu yang hidup dipilih oleh anggota MPR dalam satu mekanisme pengambilan suara," ungkapnya.
Kemungkinan terakhir adalah adanya paket tengah. Paket itu terdiri dari PDIP, Golkar, dan Gerindra sebagai tiga partai suara terbesar merupakan paket dengan kekuatan yang besar.
"Paket yang di tengah ini paket yang menurut saya bisa disusun dengan prediktabilitas kemenangan yang cukup jelas kenapa? Kalau tiga partai pemenang pemilu sudah jadi satu paket. PDIP 129 kursi Golkar 85 kursi, Gerindra 81 kursi itu jumlah plus cari satu lagi partai penengah sudah 300 lebih, plus satu dari DPD," ucapnya.
Meski begitu, Hendrawan berharap semua partai menyodorkan nama untuk Ketua MPR. Hal itu guna memperkaya kandidat ketua MPR.
"Saya dorong semua fraksi coba menyodorkan nama supaya apa supaya komunikasi membangun paket ini lebih banyak informasinya. Ada partisipasi publik partisipasi semua anggota semua ikut," tandasnya.
(mdk/rnd)