PDIP Minta Pemerintah dan DPR Tak Perlu Buang Energi Ubah UU Pilkada Serentak
PDI Perjuangan menolak perubahan undang-undang terkait keserentakan Pilkada. Hal itu merespons normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sementara UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur Pilkada setelah 2020 akan digelar serentak nasional pada 2024.
PDI Perjuangan menolak perubahan undang-undang terkait keserentakan Pilkada. Hal itu merespons normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sementara UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur Pilkada setelah 2020 akan digelar serentak nasional pada 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, setelah Pilkada 2020 lebih baik evaluasi. Namun belum ada urgensi perubahan undang-undang.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa yang dimaksud dengan Pantarlih Pemilu? Pantarlih Pemilu adalah singkatan dari Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Pantarlih Pemilu memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Para anggotanya juga memiliki tugas penting selama proses Pemilu.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
"Evaluasi Pilkada serentak penting, namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Djarot dalam keterangannya, Rabu (27/1).
Djarot menilai, Pemerintah dan DPR tidak perlu membuang-buang energi melakukan perubahan undang-undang yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik. Menurutnya lebih baik fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19.
"Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya," jelas Djarot.
Persoalan Pilkada dinilai PDIP bukan karena substansi undang-undang. Tetapi aspek pelaksanaannya. Maka itu, lebih baik Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan desain konsolidasi pemerintah dan DPR sebelumnya.
Aturan yang lama dinilai tidak perlu diubah karena pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024.
"Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi," kata Djarot.
Sebelumnya, Dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pilkada kembali dinormalisasi. Setelah penyelenggaraan Pilkada pada 2020, akan digelar Pilkada 2022 dan 2023.
Sementara dalam UU Pilkada yang berlaku, setelah Pilkada 2020 akan digelar Pilkada secara serentak nasional pada 2024.
Baca juga:
Dorong Pilkada Digelar 2022 dan 2023, NasDem Sebut Bukan untuk Anies
Wagub DKI Riza Patria Harap Pilkada Tetap Digelar di 2022
Ingin Pilkada DKI Digelar 2022, Demokrat Tak Ingin Capres Potensial Dijegal di 2024
Komisi I DPR Minta Lemhannas dan Wantannas Kaji Pemilu Serentak 2024
M Qodari Nilai RUU Pemilu Muluskan Anies Baswedan Maju Pilpres 2024
PDIP Akui Ingin Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024