PDIP Nilai GBHN Dapat Selaraskan Visi Presiden dan Kepala Daerah
"Coba perhatikan setiap kepala daerah itu punya visi sendiri-sendiri. Padahal visi bangsa Indonesia itu hanya satu saja, visi konstitusi," kata Komarudin.
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat menyelaraskan visi kepala daerah dengan presiden. Sebab, saat ini kepala daerah memiliki visi sendiri-sendiri.
"Coba perhatikan setiap kepala daerah itu punya visi sendiri-sendiri. Padahal visi bangsa Indonesia itu hanya satu saja, visi konstitusi. Jadi, presiden, kepala daerah itu melengkapi program besarnya presiden," ujar Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/8).
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa yang diminta oleh TPN Ganjar untuk kasus Aiman dan Palti Hutabarat? TPN Ganjar Minta Kasus Aiman dan Palti Hutabarat Dihentikan seperti Perkara Butet
-
Bagaimana cara PDIP memperingati HUT ke-51? PDI Perjuangan memperingati HUT Partai ke-51 dengan sederhana, khidmat, dan dilaksanakan secara hybrid. Kesatupaduan dengan akar rumput menjadi ciri utama rangkaian HUT," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Rabu (10/1).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
Menurut Komarudin, perencanaan pembangunan tersebut sudah ada sejak zaman Soekarno. Dia melihat wajar jika hal tersebut kembali dihidupkan.
"Jadi kalau kembali sekarang ke situ ya wajar saja harus ada dasar pembangunan katakan kita sepakat 100 tahun atau 50 tahun itu seperti apa membangun Indonesia lalu kita break down turun bertahap lima tahun sepuluh tahun lima belas tahun dua puluh tahun," jelasnya.
Menurutnya, perencanaan demikian diperlukan karena arah pembangunan yang tidak selaras. Presiden dan gubernur serta bupati memiliki visi yang berbeda.
"Ini kan kita bangun tidak jelas, presidennya lari ke mana, gubernur bupatinya lari ke mana" ucapnya.
Sebelumnya, PDIP memiliki agenda amandemen terbatas UUD 1945. Agenda tersebut bermaksud membikin MPR dapat menetapkan haluan negara.
Baca juga:
JK: Kalau Kita Ada GBHN, Calon Presiden Mengampanyekan Apa?
Kompak Ingin Hidupkan GBHN, PDIP dan Gerindra Dinilai Jalin Rekonsiliasi
Bentuk Tim Amandemen UUD '45, PKB Tak Ingin Presiden Tersandera GBHN
VIDEO: JK Nilai Adanya GBHN Capres Tak Perlu Buat Program Kerja
Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 Hanya Terbatas pada GBHN